Saat Lampu Merah Cibubur Dianggap Jadi Biang Keladi Kecelakaan Maut Truk Pertamina...

BEKASI, KOMPAS.com - Keberadaan lampu lalu lintas di Jalan Raya Alternatif Cibubur, Jatisampurna, Kota Bekasi terus menuai protes.

Lampu merah yang berdiri tepat di depan perumahan Cibubur CBD itu dianggap sebagai biang keladi dari tabrakan maut truk Pertamina yang terjadi pada Senin (18/7/2022).

Warga Cibubur bahkan terus mendesak agar keberadaan lampu merah itu segera ditutup karena dianggap sering membuat masalah.

Desakan ini terus muncul, mengingat struktur jalan yang menurun sepanjang 150-200 meter menuju arah lampu merah dinilai rawan bagi pengendara kendaraan bermotor.

Empat tuntutan warga

Seorang warga Cibubur yang mewakili Forum Warga Cibubur yakni Abu Ecky meminta agar lampu merah itu segera ditutup.

Permintaan itu dilayangkan usai Forum Warga Cibubur bersama dengan keluarga korban dari kecelakaan maut menggelar prosesi tabur bunga di lokasi kecelakaan.

Dalam tuntutannya, mereka meminta agar pihak developer Cibubur CBD dan Pertamina memberi santunan kepada keluarga korban.

"Yang pertama, kami meminta developer CBD dan Pertamina memberikan santunan atau ganti rugi kepada korban atau keluarga korban tragedi kecelakaan," ucap Abu Ecky di lokasi kecelakaan, Rabu (20/7/2022).

Kedua, warga meminta lampu merah yang diduga menjadi salah satu penyebab kecelakaan maut tersebut ditutup permanen.

"Ketiga, kami minta kaji ulang rambu lalu lintas dan marka jalan di seluruh Indonesia dan data ulang penggunaan rambu lalu lintas dan marka jalan terutama di daerah Cibubur," lanjut Abu.

Tuntutan yang keempat, warga meminta adanya pengusutan secara tuntas apabila ada indikasi kepentingan dalam pembangunan lampu merah Cibubur CBD.

"Kami meminta keadilan dari adanya tragedi kecelakaan traffic light atau lampu merah tersebut," imbuh Ecky.

Pemkot Bekasi tunggu hasil investigasi

Sementara itu, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi masih menunggu hasil investigasi dari penyebab kecelakaan maut tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, hasil investigasi akan menjadi dasar pertimbangan dalam menonaktifkan lampu merah di simpang Cibubur CBD Perumahan Citra Grand.

"Faktor kecelakaan saya kira banyak kemungkinan. Bisa dilihat dari elemen jalan, bisa dilihat dari pengemudi, bisa dilihat dari sisi kendaraan, termasuk sisi fasilitas yang ada," ujar Tri.

Tri menuturkan, jika ada indikasi kesalahan dalam pemasangan lampu merah, maka Pemkot akan menonaktifkan alat pemberi isyarat lalu lintas itu.

"Kami belum lihat hasil audit jalan. Kalau memang itu harus dibongkar, kemudian harus ditutup, ya kami tutup secara permanen," tutur dia.

Sambil menunggu proses investigasi, pemkot mengaktifkan lampu lalu lintas sebagai peringatan kepada pengendara agar berhati-hati.

"Traffic light kami ubah menjadi warna kuning, sebagai peringatan kepada para pengemudi yang melewati jalan tersebut," kata dia.

Pemkot Bekasi dianggap keliru

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebut bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi keliru dalam meletakkan lampu lalu lintas di Jalan Alternatif Cibubur, Jatisampurna, Kota Bekasi.

Direktur Lalu Lintas BPTJ Sigit Irfansyah melihat bahwa kekeliruan itu terjadi lantaran pihak Pemkot Bekasi memasang lampu lalu lintas tanpa melapor terlebih dahulu ke pihak BPTJ.

"Seharusnya begitu, ya. (Melapor BPTJ) terlebih dahulu (untuk memasang lampu lalu lintas)," ucap Sigit, di lokasi kejadian, Selasa (19/7/2022).

Sigit menyebut bahwa Pemkot Bekasi hanya memiliki wewenang memasang rambu dan lampu lalu lintas di jalan kota. Sedangkan Jalan Alternatif Cibubur masuk ke kategori jalan nasional.

"Sejarahnya kan dulu ini bukan jalan nasional, ya. Terus kemudian (jalan alternatif Cibubur) beralih menjadi jalan nasional," kata Sigit.

"Kalau sekarang, kewenangan manajemen lalu lintas itu ada di Pemerintah Pusat, bukan Pemkot," lanjut dia.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta dan Jawa Barat Wilan Octavian mengaku bahwa pihaknya tidak mengetahui pembuatan simpang dan lampu lalu lintas tesebut.

Menurut dia, BBPJN Jakarta dan Jawa Barat sebelumnya memang pernah menerima dokumen terkait usulan pembuatan simpang Cibubur CBD pada 2018 lalu.

Usulan saat itu diajukan oleh Pemkot Bekasi, namun BBPJN Jakarta dan Jawa Barat tidak mengetahui kelanjutan usulan tersebut.

"Harusnya begitu (kewenangan pembangunan simpang di BBPJN), karena yang usul itu dari Pemkot Bekasi dan kalau usul itu, bisa dilengkapi ada lampu lalu lintas," tutur Wilan.