Wacana Pengaturan Jam Kerja, Tambal Sulam Solusi Atasi Kemacetan Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemacetan kembali mendera Jakarta setelah pergerakan masyarakat kembali ke titik hampir normal usai pandemi Covid-19 membaik.

Berdasarkan index Tomtom, kemacetan Jakarta saat ini meningkat hampir 20 persen bila dibandingkan dengan 2021.

Beragam solusi dhadirkan untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Mulanya diawali dengan pemberlakuan ganjil genap di 13 ruas jalan sejak Maret. 

Namun, pemberlakuan ganjil genap di 13 ruas jalan di Jakarta tampaknya kurang ampuh. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun memperluas jangkauan ganji genap menjadi 25 ruas jalan pada Juni. Kendati demikian, solusi tersebut tetap tak mampu mengatasi kemacetan di ibu kota.

Terbaru, Polda Metro Jaya mengusulkan pengaturan jam kerja bagi para pekerja di ibu kota sehingga mereka tak tumpah ruah secara bersamaan di jalanan Jakarta.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman mengatakan usulan itu berdasarkan hasil analisis terkait kemacetan Jakarta pada jam rawan di pagi hari.

Dari hasil pengamatannya, mobilitas pekerja hingga pelajar berangkat pada jam bersamaan sehingga mengakibatkan kemacetan di jalan.

"Jam 06.00 sampai 09.00 pagi itu padat di Jakarta. Nah, jam 09.00 sampai 14.00 siang agak lengang. Maksud saya, jam sembilan pagi ini ada pengaturan kegiatan masyarakat," kata Latif di Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Solusi yang tambal sulam

Menanggapi usulan terbaru tersebut, pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya hanya memikirkan cara mengatasi macet secara tambal sulam tanpa solusi yang serius.

Deddy menilai Pemprov DKI dan Polda Metro masih saja berorientasi pada perpindahan kendaraan dalam mengatasi kemacetan di ibu kota. 

"Tidak dipikirkan bagaimana memindahkan orangnya tapi yang dipikirkan memindahkan kendaraannya. Kalau memindahkan kendaraan ya tadi itu, rekayasa ganjil-genap, jam kerja, anak sekolah. Itu namanya hanya mengurai arus kepadatan lalu lintas," kata Deddy

"Harusnya kan yang diurai manusianya menggunakan transportasi umum. Sekarang pemerintah masih vehicle oriented," lanjut dia.

Deddy menilai usulan itu juga tak efektif mengatasi kemacetan di Jakarta. Ia mengatakan cara itu tak akan mengurangi volume kendaraan yang memenuhi jalanan ibu kota sehingga kemacetan tetap berpotensi terjadi.

Ia pun mengatakan, rencana pengaturan jam masuk kantor juga bersebrangan dengan target pemerintah yang menghendaki agar ke depannya penggunaan kendaraan pribadi berkurang dan tergantikan oleh transportasi publik. 

"Misi TDM (transport demand management) bisa gagal. Karena volume kendaraan di jalan tetap sama. Justru TDM itu ingin mengurangi kendaraan pribadi," kata Deddy.

Deddy mengatakan sudah saatnya semua pihak berpikir untuk mengoptimalisasikan transportasi umum untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

Menurut Deddy daya tampung sejumlah moda seperti Transjakarta, Kereta Rel Listrik (KRL), dan Mass Rapid Transit (MRT) masih bisa ditingkatkan sehingga bisa menampung pengguna kendaraan pribadi.

"Transjakarta mau nambah armada lagi itu masih bisa daripada kereta. Kalau kereta sulit. relnya. Belum sinyalnya. Kalau kereta paling penambahan rangkaian. Kalau bus Transjakarta masih bisa ditambah," tutur Deddy.

"Yang belum (optimal) ini MRT. Masih di bawah 100.000. Padahal ideal bisa 250.000 orang per hari," lanjut Deddy.