Salin Artikel

Daripada Sibuk Menyangkal Fenomena "SCBD", Pemkot Depok Diminta Fokus Benahi Ruang Publik dan Transportasi Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyesalkan sikap Pemerintah Kota Depok yang terus menyangkal bahwa warganya ikut meramaikan ruang publik di Dukuh Atas, Jakarta Pusat. 

Daripada terus melontarkan penyangkalan, Nirwono menyarankan Pemkot Depok fokus saja dalam mengevaluasi keberadaan ruang publik di kota tersebut. 

"Lebih baik Pemkot Depok mengevaluasi kembali keberadaan ruang-ruang publik/taman kotanya yang sebenarnya tidak banyak juga. Apakah mudah diakses warga, apakah terbuka untuk berbagai kegiatan anak muda?" kata Nirwono kepada Kompas.com, Sabtu (30/7/2022).

Nirwono menegaskan, Pemkot Depok harus melakukan evaluasi secara serius untuk mengetahui penyebab anak muda di Depok enggan menggunakan fasilitas publik di kota tersebut. 

Bahkan jika perlu, Pemkot Depok bisa mengadakan riset dengan bertanya langsung ke warga.

"Pemkot dapat menanyakan fasilitas apa yang dibutuhkan mereka agar dapat berkegiatan di ruang publik/taman kota yang disediakan Pemkot Depok tersebut," ujarnya. 

Nirwono pun menilai salah satu faktor yang membuat remaja dari kawasan penyangga ibu kota lebih memilih ke kawasan Dukuh Atas dibandingkan menongkrong di kotanya sendiri adalah akses transportasi umum. 

Dengan menggunakan KRL Commuter Line, muda-mudi dari kawasan penyangga Jakarta bisa mencapai Dukuh Atas dengan mudah dan murah. 

Oleh karena itu, selain penyediaan ruang publik, sektor transportasi umum ini juga menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan. 

"Itu yang harus dievaluasi Pemkot Depok, apakah ruang-ruang publik sudah mudah dan murah untuk dicapai warga dengan angkutan umum? Lalu, apakah angkutan umumnya sudah nyaman dan aman bagi warganya?" ujar dia. 

Nirwono menilai penyediaan ruang publik dan transportasi umum ini jauh lebih penting ketimbang Pemkot Depok sibuk membantah bahwa warganya tak ikut menongkrong di Dukuh Atas. 

"Lagipula bagaimana mungkin Pemkot bisa memastikan tidak ada warga Depok yang nongkrong di dukuh atas? Jelas tidak mungkin pemkot mengecek warganya setiap hari disana," kata Nirwono.

Wali Kota Depok Mohammad Idris sebelumnya menyatakan, warganya tidak ikut nongkrong di "Citayam Fashion Week" di Dukuh Atas, Jakarta, sebagaimana yang diviralkan di media massa dan media sosial.

Idris memastikan jika kumpulan remaja yang mejeng dan pamer busana di lokasi tersebut bukan warga Depok.

Idris tak terima warganya disebut sebagai bagian dari remaja yang ikut nongkrong . Ia bahkan sampai mau mengajukan protes.

“Nanti kami akan bersurat akan menegaskan bahwa yang dikatakan orang Depok itu enggak benar, tidak ada warga Depok,” ujar Idris dikutip dari Tribunjakarta, Kamis (21/7/2022).

Bahkan, Idris mengatakan pihaknya telah mengecek asal domisili sejumlah remaja yang asik berlenggang di "Citayam fashion Week" ini.

“Kami sudah cek, tidak ada (orang Depok). Dia adalah orang-orang Bogor, orang Manggarai pindah, sebagian ada sedikit masalah dalam keluarga dia pindah ke Bojonggede, lalu mereka main-main ke Jakarta," tutur Idris.

Terbaru, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok Dadang Wihana turut angkat bicara.

Ia tak terima anak muda yang menongkrong di Dukuh Atas itu disebut dengan "SCBD" yang merupakan akronim dari Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok.

Menurut dia, penyematan "SCBD" yang disandingkan dengan Depok seakan-akan mendiskreditkan Pemkot Depok kurang menyediakan ruang publik.

Dadang mengatakan, para remaja yang berkumpul di Dukuh Atas untuk adu outfit dalam kegiatan "Citayam Fashion Week" bukan berasal dari Depok, melainkan dari Bojonggede, Kabupaten Bogor.

"Untuk fenomena yang terjadi saat ini kalau ditelusuri dari aktivitas itu (Citayam Fashion Week), mereka bukan berasal dari Depok, tetapi berasal dari Bojonggede," kata Dadang saat ditemui Kompas.com di Kantor Bappeda Depok, Kamis (28/7/2022).

"Karena kami telah melakukan investigasi, memang itu bukan warga Depok, inisiator dari 'SCBD'," kata Dadang.

Dadang sekaligus menegaskan pihaknya sudah menyediakan ruang terbuka publik yang tersebar di setiap kelurahan wilayah Kota Depok.

Menurut dia, ruang terbuka itu diperuntukkan bagi para remaja yang ingin berekspresi.

"Ruang-ruang publik di Depok sudah mulai ditata dan kami lihat taman-taman yang tersebar di kelurahan sudah 55 taman ditambah GOR dan Alun-alun yang secara fasilitas sangat lengkap, itu semua buat remaja yang ingin berekspresi," tegasnya.

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/30/12160481/daripada-sibuk-menyangkal-fenomena-scbd-pemkot-depok-diminta-fokus-benahi

Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke