Jajaran Direksi Dirombak, Komitmen PAM Jaya Akhiri Swastanisasi Air Jalan Terus

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya menegaskan komitmen perusahaan untuk mengakhiri swastanisasi pengelolaan tidak berubah.

Direktur Pelayanan PAM Jaya Syahrul Hasan mengatakan komitmen tersebut tetap tinggi walaupun jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu dirombak.

Seperti diketahui, kerja sama swastanisasi air antara PAM Jaya dengan mitra swasta, yakni Palyja dan Aetra, akan berakhir pada 31 Januari 2023.

"Komitmen direksi atas selesainya kerja sama dengan mitra kerja swasta (Aetra dan Palyja), meski saat ini terdapat pergantian direktur utama tetap sama dan tetap tinggi," kata Syahrul dilansir dari Antara, Minggu (31/7/2022).

Belum lama ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengangkat Arief Nasrudin sebagai direktur utama PAM Jaya pada Sabtu (16/8/2022).

Dengan diangkatnya Arief Nasrudin, Syamsul Bachri Yusuf resmi turun dari jabatannya sebagai direktur utama PAM Jaya.

Setelah perombakan tersebut, Syahrul berujar mulai 1 Agustus 2022, akan ada operasi "shadow", yakni operasi masa transisi.

Saat perjanjian kerja sama pengelolaan air berakhir, maka Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dikelola swasta akan dikelola bersama antara PAM Jaya dan mitra swasta yang telah mengelola selama 24 tahun.

Adapun IPA yang dikelola oleh pihak swasta di antaranya Pejompongan 1, Pejompongan 2, Buaran 1, Buaran 2, dan Pulogadung

"Karena sudah transisi, mekanismenya akan berubah. Selama 24 tahun enggak bisa masuk ke sana kecuali memang ada surat tugas dan lain-lain," katanya.

Nantinya, PAM Jaya boleh masuk ke sana secara bebas dan melakukan kerja-kerja seperti yang dilakukan oleh Aetra dan oleh Palyja.

"Pada proses distribusi, produksi dan pelayanannya juga," kata Syahrul.

Paralel dengan proses transisi tersebut, Syahrul mengatakan, PAM Jaya juga melakukan inisiatif bisnis yang disebut dengan due diligence atau kajian uji tuntas.

PAM Jaya menggandeng EY (Ernst and Young) yang merupakan konsultan tingkat dunia untuk kemudian menginventarisasi dan menganalisis seluruh lini bisnis di mitra swasta pengelolaan air.

Selanjutnya, kata dia, PAM Jaya akan melakukan langkah IMO, yakni Integration Management Office  untuk menggabungkan dua sistem, yakni PAM Jaya dengan mitra swasta.

Salah satunya penggabungan data pelanggan. Dalam sistem Palyja memakai penyebutan norek (nomor rekening). Sedangkan Aetra menggunakan nopel (nomor pelanggan).Nantinya, itu akan diintegrasikan oleh PAM Jaya.

"Kami menggunakan Oracle yang juga dipakai oleh Aetra dan Palyja, kami kemudian mengintegrasikan semuanya. Pengintegrasian ini sebenarnya bisa disebut proses merger, akuisisi, atau bisa apapun itu namanya," kata dia.

Untuk sumber daya manusia (SDM), Syahrul menyebutkan, di fasilitas-fasilitas yang dikelola oleh mitra swasta, terdapat ribuan karyawan PAM Jaya dan karyawan mitra swasta.

Untuk karyawan PAM Jaya yang lingkup pekerjaannya berada di Aetra dan PALYJA atau disebut "seconded employee", per 1 Februari 2023 akan kembali ditarik oleh PAM Jaya.

"Sedangkan karyawan Aetra dan PALYJA itu statusnya gimana? Itu internal Palyja dan Aetra," katanya.

Mengenai kemungkinan mereka akan direkrut oleh PAM Jaya, hal itu masih dalam taraf kajian dengan memanfaatkan tanggal 1 Agustus 2022 sampai 31 Januari 2023 sebagai masa transisi.

Berbagai langkah tersebut dibutuhkan oleh PAM Jaya, karena perusahaan memiliki target pada tahun 2030 punya dua juta pelanggan, dengan capaian pendapatan Rp30 triliun di tahun yang sama.

Hal itu membutuhkan SDM yang mumpuni hingga sistem yang memadai. "Artinya memang proses transisi yang dimulai dari tanggal 1 Agustus 2023, nanti sangat krusial," tuturnya.