Salin Artikel

Teka-teki Timbunan Sembako Bantuan Presiden dan Tanda Tanya Soal Penggantian Beras Rusak

JAKARTA, KOMPAS.com - Timbunan sembako bantuan presiden ditemukan warga setempat di sebuah lahan kosong di Jalan Tugu Jaya Kampung Serab, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok, masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya pun memanggil pihak sejumlah pihak untuk mengklarifikasi temuan itu, di antaranya Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Urusan Logistik (Bulog), dan penyedia jasa ekspedisi JNE Express.

Kendati ada pengakuan kerusakan beras, pihak-pihak tersebut mengeklaim tidak ada yang salah dari penimbunan sembako yang semula akan disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Perusahaan ekspedisi JNE Express menjelaskan mengapa sembako bantuan presiden bisa rusak hingga dikubur di Lapangan KSU, Sukmajaya, Depok.

Dalam keterangan yang disampaikan kepada kepolisian, JNE Express menyebut sembako itu rusak karena terkena hujan saat proses pengambilan beras di gudang.

"Saat pengambilan beras di gudang Pulogadung ini mengalami gangguan di perjalanan akibat cuaca hujan deras. Sehingga beras dikatakan dalam kondisi rusak," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Senin (1/8/2022).

Kepada penyidik, pihak JNE Express mengaku bekerja sama dengan PT DNR selaku pemenang tender program Bansos Presiden RI.

JNE bertugas mengantarkan paket sembako dari Kementerian Sosial tersebut ke penerima manfaat secara door to door sesuai data dari pihak PT DNR.

Atas dasar itu, pihak JNE pun merasa bertanggung jawab untuk mengganti rugi paket sembako rusak tersebut dengan barang yang baru.

"Dikarenakan basah akibat kesalahan operasional pihak JNE, maka mereka mengganti dan tidak dibebankan kepada pemerintah," ungkap Zulpan.

Sementara paket sembako yang rusak ditimbun di lahan dekat Gudang JNE cabang Depok. Sebab, pihak JNE merasa sudah menggantinya dengan barang yang baru.

"Mereka anggap beras itu sudah jadi milik JNE karena telah mengganti kepada pihak pemerintah. Ini keterangan belum didukung dokumen," ujar Zulpan.

Kendati demikian, Zulpan berujar yang disampaikan oleh pihak JNE Express itu baru keterangan secara lisan, tentu akan dalami tentunya dari pihak JNE," kata Zulpan.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal pun menjelaskan kerja sama pihak ketiga selama penyaluran beras bantuan presiden itu.

Menurut Iqbal, Perum Bulog bekeinginan mempercepat penyaluran beras banpres mengingat kondisi di awal pandemi yang menimbulkan dampak cukup signifikan bagi masyarakat.

Untuk mempercepat penyaluran pada masyarakat yang terkena dampak Covid-19, Bulog pun bekerjasama dengan pihak ketiga, yaitu PT Store Send Indonesia (SSI).

Menurut Iqbal, pada periode Mei-Juni 2020, pihak pengantar akan mengirimkan beras kepada warga penerima bantuan beras presiden.

"Namun dalam perjalanannya ada kendala yang mengakibatkan beras tersebut mengalami sedikit kerusakan," ujar Iqbal dalam penjelasan yang diterima Kompas.com, Selasa (2/8/2022).

Pada saat itu juga, kata Iqbal, pihak ketiga segera menghubungi Bulog untuk membeli beras pengganti agar segera diantar kepada warga penerima.

Ia pun memastikan bahwa warga penerima bantuan presiden menerima beras dalam kondisi baik.

"Jadi pihak ketiga sudah menggantinya dengan beras berkualitas baik dan diterima dengan baik juga oleh seluruh warga penerima manfaat," ujar Iqbal.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menilai penimbunan itu tidak salah apabila beras yang ditimbun tersebut benar-benar beras rusak sebagaimana penjelasan JNE Express sebagai perusahaan pengangkut.

"Kalau pernyataannya itu benar, tidak dibuat-buat, itu berarti beras rusak dan beras rusak itu memang tidak boleh dibagikan kepada masyarakat," kata Muhadjir, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (1/8/2022).

Ia mengakui, pada saat bantuan tersebut disalurkan, pemerintah menemukan banyak beras yang rusak karena terkena hujan selama perjalanan.

Pemerintah, ujar Muhadjir, juga sudah memutuskan untuk menarik beras-beras yang rusak dan tidak layak konsumsi.

Namun, ia menegaskan, pemerintah tidak ikut campur lebih jauh mengenai nasib beras yang sudah rusak karena menurut dia itu merupakan tanggung jawab pihak pengangkut, salah satunya JNE Express.

Pemerintah juga tidak membuat aturan atau standar operasional prosedur (SOP) bahwa beras bantuan presiden yang tidak layak mesti dikubur.

(Penulis: Larissa Huda, Ihsanuddin,Tria Sutrisna, Ardito Ramadhan | Editor: Ihsanuddin, Sabrina Asril)

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/08/02/18100741/teka-teki-timbunan-sembako-bantuan-presiden-dan-tanda-tanya-soal

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Korsleting, 1 Mobil Terbakar di Tol JORR Cakung

Diduga Korsleting, 1 Mobil Terbakar di Tol JORR Cakung

Megapolitan
Jakarta Miliki Lahan Sempit untuk Bertani, Wagub: Pekarangan Rumah hingga Kafe Bisa Dimanfaatkan

Jakarta Miliki Lahan Sempit untuk Bertani, Wagub: Pekarangan Rumah hingga Kafe Bisa Dimanfaatkan

Megapolitan
Festival Teater Jakarta Kembali Digelar, 15 Pertunjukan Digelar 1-9 Oktober 2022

Festival Teater Jakarta Kembali Digelar, 15 Pertunjukan Digelar 1-9 Oktober 2022

Megapolitan
Di Hadapan Anies, Kapolri Ingatkan Bahaya Politik Identitas

Di Hadapan Anies, Kapolri Ingatkan Bahaya Politik Identitas

Megapolitan
Anies Baswedan Tanggapi Isu Kriminalisasi di KPK terkait Dugaan Korupsi Formula E

Anies Baswedan Tanggapi Isu Kriminalisasi di KPK terkait Dugaan Korupsi Formula E

Megapolitan
Petugas Damkar Kena Tipu, Seseorang Laporkan Kebakaran Palsu di Tambora

Petugas Damkar Kena Tipu, Seseorang Laporkan Kebakaran Palsu di Tambora

Megapolitan
Perda Penyelenggaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Bapemperda DPRD Depok: Dari Awal Sudah Polemik

Perda Penyelenggaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Bapemperda DPRD Depok: Dari Awal Sudah Polemik

Megapolitan
Dapat Dukungan Suara Pemuda Pancasila untuk Pemilu 2024, Anies Baswedan: Saya Tuntaskan Dulu Jakarta

Dapat Dukungan Suara Pemuda Pancasila untuk Pemilu 2024, Anies Baswedan: Saya Tuntaskan Dulu Jakarta

Megapolitan
Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Berharap Bisa Berikan Manfaat untuk Rakyat

Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Berharap Bisa Berikan Manfaat untuk Rakyat

Megapolitan
Japto Perintahkan Anggota Pemuda Pancasila Coblos Anies jika Nyapres 2024

Japto Perintahkan Anggota Pemuda Pancasila Coblos Anies jika Nyapres 2024

Megapolitan
Oven Bengkel Mobil di Jelambar Terbakar, 50 Personel Pemadam Diterjunkan

Oven Bengkel Mobil di Jelambar Terbakar, 50 Personel Pemadam Diterjunkan

Megapolitan
Gubernur Anies Ajukan Diri Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Japto: Itu Permintaan Sendiri...

Gubernur Anies Ajukan Diri Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Japto: Itu Permintaan Sendiri...

Megapolitan
Pengurus Wihara di Kebon Jeruk Mengaku Dipaksa Keluar dengan Kekerasan

Pengurus Wihara di Kebon Jeruk Mengaku Dipaksa Keluar dengan Kekerasan

Megapolitan
Gubernur Anies Baswedan Resmi Jadi Anggota Ormas Pemuda Pancasila

Gubernur Anies Baswedan Resmi Jadi Anggota Ormas Pemuda Pancasila

Megapolitan
Operasi Zebra 2022, Polisi Bakal Tindak Kendaraan 'Pelat Dewa' yang Langgar Lalu Lintas

Operasi Zebra 2022, Polisi Bakal Tindak Kendaraan "Pelat Dewa" yang Langgar Lalu Lintas

Megapolitan
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.