Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan JIS Diskors, Komisi B DPRD DKI Ungkap Alasannya

Untuk diketahui, rapat itu membahas peristiwa robohnya pagar pembatas tribune utara JIS saat grand launching pada 24 Juli 2022 lalu.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyebut, rapat pada Selasa itu diskors sebab pihaknya ingin PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengembang JIS menyiapkan jawaban atas sederet pertanyaan yang dilontarkan badan legislatif saat rapat.

"Jadi skorsing tadi memang, pertama, untuk memberikan kesempatan pihak Jakpro ini agar menyiapkan tanggapan yanh lebih lengkap," paparnya, ditemui usai rapat, Selasa.

Ismail menegaskan, Komisi B DPRD DKI tak ingin Jakpro hanya menjawab dengan jawaban ala kadarnya atau hanya menggugurkan kewajibannya ketika ditanyai oleh badan legislatif.

"Kami tidak menginginkan jawaban yang hanya sebatas menggugurkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Jawaban yang kami harapkan adalah yang bisa dipertanggung jawabkan," ucap Ismail.

Kemudian, menurut dia, rapat monitoring dan evaluasi pembangunan JIS memang sengaja tak hanya digelar satu kali saja.

Komisi B DPRD DKI, sebut Ismail, bakal menggelar rapat dengan pembahasan yang sama pada lain kesempatan.

Katanya, Komisi B DPRD DKI juga bakal memanggil pihak lain yang masih terkait dengan pembangunan JIS, utamanya terkait robohnya pembatas pagar tribune di stadion itu.

"Yang kedua memang bagian dari rencana kami bahwa rapat evaluasi ini tidak hanya kali ini saja," ujar Ismail.

"Karena ada pihak-pihak terkait nantinya yang akan kami undang dan kami pertanyakan kepada mereka diantaranya tadi pihak Dinas Citata DKI, terutama pihak KSU-nya," sambungnya.

Di sisi lain, saat rapat, anggota Komisi B DPRD DKI Ichwanul Muslimin sempat mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait JIS.

Katanya, pembentukan pansus itu perlu dilakukan karena beberapa alasan.

Alasan pertama, yakni apa material yang digunakan untuk tembok di JIS sehingga pagar pembatas tribun di sana roboh.

"Terkait roboh, materialnya seperti apa? Dan kenapa seperti itu?" ujar Ichwanul.

Ia lantas menyoroti anggaran pembangunan JIS yang memerlukan duit hingga sebesar Rp 4 miliar.

Kemudian, Ichwanul mempertanyakan di mana kehadiran Jakpro saat JIS tengah dibangun.

Ia turut mempertanyakan apakah Jakpro tidak memantau pihak vendor saat membangun JIS.

Karena anggaran pembangunan JIS yang sangat besar, Ichwanul lantas mengusulkan agar Komisi B DPRD DKI Jakarta membuat pansus JIS.

"Ini juga saya usulkan, kami harus evaluasi lebih mendalam. Apa bila diperlukan, (buat) pansus JIS, jadi enggak main-main," papar dia.

"Sekalian saja, anggaran besar kok ini (pembangunan JIS), tapi hanya dalam waktu berapa bulan rusak," sambung Ichwanul.

Untuk diketahui, rapat monitoring dan evaluasi pembangunan JIS oleh Jakpro diikuti oleh Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto.