F-PDIP DPRD DKI Akan Panggil Kepala Dinas Pendidikan soal Dugaan Pemaksaan Siswi Pakai Jilbab

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada Rabu (10/8/2022).

Pemanggilan itu terkait pemaksaan penggunaan jilbab pada siswi di SMP Negeri di Jakarta hingga merasa tertekan.

"Karena ada keluhan masyarakat kita mau klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat itu, benar enggak seperti itu kita kan harus klarifikasi jangan sepihak. Kan kita enggak boleh bicara sepihak," kata Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono pada wartawan, Selasa (9/8/2022).

Gembong mengatakan, pihaknya merasa perlu untuk mendapatkan klarifikasi mengenai kejadian tersebut.

Sebab, sudah banyak aduan masalah yang sama masuk ke fraksi mulai dari jenjang SMP hingga SMA. Ia mengaku belum bisa bicara banyak mengenai rencana pemeriksaan besok.

"Tergantung klarifikasi besok, peran dinas bagaimana, untuk bisa melakukan monitoring terhadap hal-halseperti itu," ujar Gembong.

"Kan kita belum tahu, belum tahu penjelasan dari kadis besok. Sebelum dipanggil masa kita sudah tahu," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, dugaan pemaksaan kepada siswi sekolah negeri untuk mengenakan jilbab terjadi di Jakarta.

Dugaan itu dilaporkan para orangtua murid yang keberatan anak perempuannya diwajibkan mengenakan jilbab kepada Anggota DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah.

Ia mengatakan, setidaknya ada dua sekolah negeri di Jakarta Barat yang diduga memaksa siswi untuk berhijab, yakni sebuah SD negeri di Tambora dan SMP negeri di kawasan Kebon Jeruk.

"Saya mendapatkan laporan dari beberapa orang tua bahwa ada sekolah negeri yang mewajibkan memakai baju panjang bahkan memaksakan memakai hijab," kata Ima dilansir dari Tribun Jakarta, Jumat (29/7/2022).

Menurut dia, pemaksaan yang dilakukan kepada siswi di sekolah dapat mengancam keberagaman di lingkungan pendidikan.

“Kalau dipaksa pakai jilbab itu tidak dibenarkan, beda halnya kalau memang si anak mau pakai dari hatinya," ujar Ima.

"Kasihan juga anak yang sudah beli seragam biasa disuruh ganti dan akhirnya jadi beli lagi kena biaya lagi," sambung dia.

Ima selaku Komisi E DPRD DKI Jakarta tengah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta atas laporan yang diterimanya ini.

“Sedang saya konfirmasi ke Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menjawab kasus kasus yang saya temukan. Karena ini sudah jelas jelas pembelahan di sekolah. PR juga untuk dunia pendidikan untuk menjaga kebinekaan," kata dia..