Diizinkan Massa Buruh Naik Mobil Komando, Perwakilan DPD RI Klaim Tolak UU Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat orang perwakilan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang sempat ditolak massa buruh akhirnya diizinkan naik ke mobil komando.

Pantauan Kompas.com, empat anggota DPD RI itu sebelumnya berinisiatif menemui massa aksi yang sedang mendengarkan orasi dari pimpinan serikat buruh.

Namun, massa aksi tidak menerima anggota dewan tersebut dan melarangnya naik ke mobil komando. Sebab, para buruh sepakat hanya menerima anggota dewan yang siap menyatakan bakal mencabut Undang-Undang Cipta Kerja.

"Kami tidak ingin mendengar keterangan apapun selain pencabutan omnibus law Cipta Kerja," kata Orator di atas mobil Komando, Rabu (10/8/2022).

Setelah bernegosiasi dan meyakinkan sejumlah perwakilan serikat buruh, keempat anggota DPD RI itu pun akhirnya diizinkan naik ke atas mobil komando.

"Kami dari DPD RI, saya sebagai ketua Komite I didampingi wakil dan ketua komite II didampingi ketua komite IV, mewakili Ketua DPD RI," ujar Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.

Di hadapan massa buruh, Fachrul mengeklaim bahwa DPD RI juga menolak omnibus law seperti yang sedang dituntut oleh para buruh.

Fachrul menyatakan bahwa pihaknya juga melakukan perlawanan di parlemen untuk bisa menolak dan mendorong dicabutnya beleid tersebut.

"Kami mewakili ketua DPD RI menyampaikan kepada seluruh buruh yang hadir di sini, pada saat pembahasan omnibus law, DPD RI menolak omnibus law. Kami juga melakukan perlawanan di dalam parlemen," kata Fachrul.

Setelah menyampaikan pernyataan singkat itu, dia dan rombongannya bergegas meninggalkan para buruh dan kembali ke dalam kompleks parlemen.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi mengatakan, aksi tersebut bertajuk "Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja".

"Aliansi ini diikuti lebih dari 40 organisasi buruh mulai dari konfederasi, federasi, serikat pekerja, ojek online. Kami berharap ini jadi momen persatuan seluruh buruh," ujar Arif saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/8/2022).

Menurut Arif, jumlah buruh yang akan berdemonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI diperkirakan sekitar 300.000 orang.

"Digelar di (depan gedung) DPR, massa biasanya berkumpul jam 10.00 WIB," ungkapnya.

Aksi unjuk rasa ini dilakukan, kata Arif, karena pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan DPR tidak menghiraukan berbagai aksi dan dialog baik sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law.

"Hal ini malahan direspons dengan mengesahkan revisi UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (PPP)," ucap Arif.

"Sehingga UU PPP bisa menjadi alat untuk melegitimasi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi menjadi Konstitusional dan berlaku di Indonesia," sambung dia.

Arif mengungkapkan, UU Cipta Kerja telah melanggar Pasal 5 huruf (g) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan yakni mengabaikan asas keterbukaan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan.

"Sehingga sebagai pihak yang terdampak langsung (buruh/pekerja) tidak dapat memberikan masukan baik dalam tahap perencanaan dan penyusunan naskah maupun pembahasan di DPR," kata dia.

Kemudian, Arif menilai bahwa UU Cipta Kerja telah mengabaikan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) sebagaimana mana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2), Pasal 25 Ayat (1) dan (2), Pasal 27, yang pada dasarnya SP/SB berfungsi memperjuangkan kepentingan anggotanya agar sejahtera dan berperan mewakili pekerja atau buruh.

"Faktanya SP/SB tidak dilibatkan dalam perencanaan penyusunan naskah Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta 5Kerja, padahal ini menyangkut nasib lebih dari 56 juta pekerja formal beserta keluarganya yang artinya pasti mempengaruhi kesejahteraan rakyat secara umum," tutur dia.