Salin Artikel

APBD Jakarta Disebut Akan Berkurang Setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara, Pemprov DKI Diminta Siap-siap

Hal ini dinyatakan DPRD DKI Jakarta melalui Panitia Khusus (Pansus) Jakarta Pasca-perpindahan IKN ketika menggelar rapat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/8/2022).

"Kita akan mengalami koreksi besar dalam hal APBD. APBD kita yang sekarang Rp 80 triliun sekian, setelah tidak menjadi ibu kota, pasti koreksinya (APBD) besar," kata anggota Pansus Jakarta Pasca-perpindahan IKN Jamaludin dalam rapat tersebut, Senin.

Untuk diketahui, APBD DKI Jakarta tahun 2022 mencapai Rp 82,47 triliun.

Jamaludin kemudian mempertanyakan apakah Pemprov DKI siap mengelola pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi sumber APBD.

Sebab, dengan berpindahnya ibu kota negara, otomatis jumlah warga di Jakarta pun akan berkurang karena banyak warga yang akan pindah ke sana, seperti aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat.

Dengan demikian, kata Jamaludin, penghasilan dari pajak perseorangan seperti pajak kendaraan bermotor (PKB) pun bakal menurun.

"Internalnya Jakarta sendiri ini mau ngapain? Saya minta Pemprov DKI itu semuanya prepare. Jangan sampai kebingungan ketika ibu kota negara pindah," kata dia.

Ketua Pansus Jakarta Pasca-perpindahan IKN Pantas Nainggolan berujar, pansus itu bertujuan agar DPRD DKI terlibat dalam pembahasan revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.

"Alasannya (pembentukan pansus) supaya rakyat DKI Jakarta, diwakili DPRD, terlibat dalam pembahasan revisi UU (Nomor 29 tahun 2007). Karena statusnya (Jakarta sebagai ibu kota negara) beralih pindah ke IKN (baru)," tutur Pantas di lokasi yang sama.

Pansus ini akan membuat rekomendasi untuk revisi UU Nomor 29 Tahun 2007p selama 6 bulan masa kerja.

Pantas menyebutkan, rekomendasi itu kemudian diberikan kepada DPR RI.

Salah satu rekomendasi yang bakal diberikan adalah tentang kekhususan Jakarta mengatur keuangan dan moneter meski tak lagi berstatus Ibu Kota Negara.

"(Contoh rekomendasi), misalnya ternyata Pak Presiden (Joko Widodo) sudah menyampaikan bahwa Jakarta tetap punya kekhususan," sebut Pantas.

"Walaupun kekhususannya tidak lagi kekhususan ibu kota, tetapi kekhususan bidang moneter dan keuangan, dan lainnya," sambung dia.

Untuk diketahui, UU Nomor 29 Tahun 2007 harus diubah setelah UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN disahkan.

DPR RI sebelumnya sempat mempertimbangkan beberapa usulan untuk revisi UU Nomor 29 Tahun 2007, seperti memasukkan Depok, Bogor, dan Bekasi ke wilayah Jakarta Raya.

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/08/15/17352631/apbd-jakarta-disebut-akan-berkurang-setelah-tak-jadi-ibu-kota-negara

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marak Pemalakan Sopir Truk, Polisi Pantau Sejumlah Titik Rawan di Penjaringan

Marak Pemalakan Sopir Truk, Polisi Pantau Sejumlah Titik Rawan di Penjaringan

Megapolitan
Realitas Kampung Bahari, Polisi Diusir Dengan Petasan Hingga 'Nyabu' Tak Kenal Usia

Realitas Kampung Bahari, Polisi Diusir Dengan Petasan Hingga "Nyabu" Tak Kenal Usia

Megapolitan
Alun-alun Kota Depok dan Taman Jatijajar Direkomendasikan Raih Anugerah Ruang Bermain Ramah Anak

Alun-alun Kota Depok dan Taman Jatijajar Direkomendasikan Raih Anugerah Ruang Bermain Ramah Anak

Megapolitan
Pemkot Depok Anggarkan Perbaikan 2.211 Rumah pada 2023, Ini Kriterianya

Pemkot Depok Anggarkan Perbaikan 2.211 Rumah pada 2023, Ini Kriterianya

Megapolitan
Pelaku Pemalakan Sopir Truk di Penjaringan Ditangkap Kurang dari 24 Jam

Pelaku Pemalakan Sopir Truk di Penjaringan Ditangkap Kurang dari 24 Jam

Megapolitan
Rutin Hadir Sejak 2016, Peserta Reuni 212: Bohong Kalau Dibilang Kami Dikasih Duit!

Rutin Hadir Sejak 2016, Peserta Reuni 212: Bohong Kalau Dibilang Kami Dikasih Duit!

Megapolitan
Jumlah Pengunjung Ancol Diklaim Naik 2 Kali Lipat Lebih Dibandingkan Tahun Lalu

Jumlah Pengunjung Ancol Diklaim Naik 2 Kali Lipat Lebih Dibandingkan Tahun Lalu

Megapolitan
'Samping Rel', Lokasi Langganan Isap Sabu di Kampung Bahari

"Samping Rel", Lokasi Langganan Isap Sabu di Kampung Bahari

Megapolitan
Pemuda Mabuk Ditemukan Tertidur Lelap di Motor yang Parkir di Atas Flyover Jatiuwung

Pemuda Mabuk Ditemukan Tertidur Lelap di Motor yang Parkir di Atas Flyover Jatiuwung

Megapolitan
Polisi Tangkap 20 Pelajar yang Kedapatan Hendak Tawuran di Pulogadung

Polisi Tangkap 20 Pelajar yang Kedapatan Hendak Tawuran di Pulogadung

Megapolitan
Polisi Sebut Lansia yang Pukul Imam Masjid di Bekasi Sedang Rawat Jalan karena Gangguan Saraf

Polisi Sebut Lansia yang Pukul Imam Masjid di Bekasi Sedang Rawat Jalan karena Gangguan Saraf

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Perkirakan Posisi Sekda Definitif Berasal dari Luar Pemprov

Ketua DPRD DKI Perkirakan Posisi Sekda Definitif Berasal dari Luar Pemprov

Megapolitan
Ferry Mursyidan Baldan Meninggal, Ketua RT: Katanya Ada Diabetes, tapi Masih Bugar

Ferry Mursyidan Baldan Meninggal, Ketua RT: Katanya Ada Diabetes, tapi Masih Bugar

Megapolitan
Tak Jadi Besok, Jenazah Ferry Mursyidan Baldan Dimakamkan Malam Ini di TPU Karet Bivak

Tak Jadi Besok, Jenazah Ferry Mursyidan Baldan Dimakamkan Malam Ini di TPU Karet Bivak

Megapolitan
Kasus Penganiayaan Imam Masjid oleh Jemaahnya di Bekasi Berakhir Damai

Kasus Penganiayaan Imam Masjid oleh Jemaahnya di Bekasi Berakhir Damai

Megapolitan
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.