Pengemudi Ojol Ancam Tak "Nyoblos" pada Pemilu 2024 jika Aspirasinya Tak Didengar DPR

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Senin (29/8/2022) siang, massa aksi memadati gerbang utama Gedung DPR/MPR RI sambil mengibarkan bendera dan membentangkan spanduk.

Terdengar orator mengarahkan massa aksi agar tertib sambil berorasi dari atas mobil komando yang dilengkapi dengan pengeras suara.

"Kita datang bukan untuk bertamasya tapi untuk menuntut hak-hak kita. Kita satu, Koalisi Ojol Nasional," ujar sang Orator, Senin (29/8/2022).

Massa aksi dari elemen ojol ini pun mengancam tidak akan mencoblos anggota dewan atau partai politik yang tidak mendengarkan aspirasi mereka dalam Pemilu serentak 2024 mendatang.

Mereka mendesak anggota Komisi V DPR agar segera memikirkan nasib para pengendara ojol di Tanah Air dengan membuat regulasi yang mengatur soal transportasi daring.

"Jika dewan anggota komisi V tidak mendengar aspirasi kita, pemilu tahun depan jangan pilih dia dan partainya. Kita bukan objek semata," kata Orator di atas mobil komando.

"Kami tidak ingin hanya dijanjikan. Minimal kita dapat hitam di atas putih. Mereka harus serius mengurus nasib ojol di Indonesia," sambungnya.

Massa aksi yang berkumpul di atas mobil komando pun serentak berteriak sepakat dengan pernyataan dari orator tersebut.

Sebagai informasi, ribuan pengemudi ojol berencana menggelar demontrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari ini Senin (29/8/2022).

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan, ada empat tuntutan yang mereka bawa dalam aksi demo nanti.

Sebelum menuju gedung DPR, para peserta aksi akan berunjuk rasa di depan Kementerian Perhubungan untuk mengajukan tuntutan pertama.

Pengendara ojol menuntut Kementerian Perhubungan untuk konsisten dengan aturan kenaikan tarif baru ojol.

"Karena sudah dua kali diundur tanpa kejelasan kapan dan tarifnya seperti apa. Untuk itu kami akan ke kemenhub minta kejelasan soal ini," katanya dilansir dari TribunJakarta.com pada Senin (29/8/2022).

Tuntutan yang kedua, mereka kemudian menuju gedung DPR untuk menuntut kebijakan potongan aplikator yang dibebankan ke pengemudi diturunkan menjadi maksimal 10 persen.

Sebab, selama ini potongan 20 persen sangat memberatkan pengemudi.

"Karena kami sudah menanggung biaya BBM, parkir, pulsa, biaya ganti ban dan spare parts lainnya," tambahnya.

Tuntutan yang ketiga, massa demo meminta kesejahteraan lebih diperhatikan dengan menetapkan status sebagai pekerja tetap, bukan mitra.

Karena selama ini yang terjadi ialah hubungan kerja atau industrial bukan hubungan kemitraan.

"Sehingga kami menuntut hak kami seperti jam kerja yang layak, jaminan upah minimum yang layak. Hak perempuan: cuti haid, melahirkan dan hak berserikat untuk berunding dan perusahaan," tambahnya.

Tuntutan terakhir, mereka meminta pemerintah membatalkan menaikan harga BBM.

Kebijakan ini, kata Lily, semakin memberatkan hidup pengemudi ojek online dan masyarakat kecil.

"Ini juga kami duga kenapa tarif ojol diundur menunggu BBM naik terlebih dahulu," pungkasnya.