Membersihkan Langit Jakarta dari Kabel Hitam Semrawut...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun 115 kilometer sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) yang berada di bawah tanah di puluhan ruas jalan di Ibu Kota.

Untuk melancarkan pembangunan tersebut, pemerintah setempat meminta penyedia jaringan utilitas atau operator untuk menurunkan kabel yang masih menggantung di udara, di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Senin (5/9/2022).

Penurunan kabel itu juga disebut untuk menciptakan wilayah Jakarta yang lebih bersih.

Anies hadiri penurunan kabel

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri kegiatan penurunan kabel oleh penyedia jaringan utilitas di area parkir Pasar Mampang Prapatan, Senin kemarin.

Kabel yang diturunkan atau dipotong itu terdiri dari kabel optik hingga jaringan telepon puluhan penyedia jaringan utilitas atau operator.

"Penurunan secara mandiri kabel udara sebagai bagian dari usaha kami (untuk) membuat kota kita bersih, lebih efisien, efektif, di dalam mengelola mobilitas penduduknya," paparnya, ditemui di area parkir Pasar Mampang Prapatan, Senin.

Ia mengakui, kabel-kabel itu telah terlalu lama terinstal di Ibu Kota.

Anies menilai, warga telah merasa keberadaan kabel yang tergantung di udara itu merupakan fenomena yang biasa saja.

Namun, warga luar Jakarta justru merasa keberadaan kabel di udara itu mengganggu.

"Kita, yang sudah lama melihat fenomena ini (kabel di udara), ya ini dianggap fakta, bukan masalah. Sekarang, kami lakukan perubahan," sebut Anies.

Guna menanggulangi persoalan itu, Pemprov DKI Jakarta membuat SJUT yang berada di bawah tanah.

SJUT itu dibangun oleh badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), melalui anak usahanya, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP).

Bangun 115 kilometer SJUT

Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto berujar, seratusan kilometer SJUT itu akan ditanam di sepanjang 22 ruas jalan.

BUMD DKI Jakarta itu menargetkan, pembangunan 115 kilometer SJUT itu rampung pada akhir 2023.

"(Pembangunan SJUT) dilanjutkan sampai dengan akhir 2023 itu total semua ada 22 ruas jalan, panjangnya (SJUT) 115 kilometer," tutur Widi di area Pasar Mampang Prapatan, Senin.

Menurut dia, pembangunan SJUT itu untuk menyatukan infrastruktur yang akan atau telah dipakai oleh para penyedia jaringan utilitas atau operator.

Widi menyebut, penyatuan infrastruktur itu berkonsep konvergensi.

"Konvergensi ini adalah sharing infrastruktur detail komunikasi, semuanya (SJUT) dibuat untuk bersama. Jadi bukan satu operator (memakai) satu infrastruktur, tidak," ucapnya.

Dia menyatakan, biaya pembangunan seluruh SJUT itu tak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.

Menurut Widi, pembiayaan pembangunan tersebut menggunakan keuangan kreatif atau kolaborasi antara PT Jakpro dengan operator.

"Masalah penganggaran ini, kami akan melalui creative finance, yaitu kemungkinannya dengan kolaborasi, berkolaborasi dengan seluruh operator," tuturnya.

Namun, dalam kesempatan itu, Widi enggan untuk menuturkan jumlah total biaya pembangunan 115 kilometer SJUT tersebut.

"Nanti saja, (nilai biaya) masih diurus," sebut dia.

Rincian lokasi SJUT

Dari target 115 kilometer SJUT, PT Jakpro masih membangun 5 kilometer di antaranya. Kini progres pembangunan sudah mencapai 50 persen.

Kemudian, menurut Widi, Jakpro juga telah membangun SJUT sepanjang 20 kilometer di Jalan Mampang Prapatan, Jalan Kapten Tendean, Jalan Senopati.

"(Lalu, pembangunan SJUT di) Jalan Suryo, Jalan Cikajang, Jalan Wolter Monginsidi, dan Jalan Gunawarman," sebut dia.

Operator dikenai tarif sewa

Di sisi lain, menurut Pemprov DKI, operator yang menggunakan SJUT harus membayar sewa.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho berujar, operator membayar uang sewa itu kepada Jakpro.

"(Operator bayar kepada) Jakpro. Itu urusan business to business (B2B) dia (Jakpro-operator)," ujar Hari di area parkir Pasar Mampang Prapatan, Senin.

Hari menyatakan, besaran sewa tergantung kesepakatan antara Jakpro dengan operator. Namun, besarannya sekitar Rp 13.500-Rp 15.000 per meter SJUT yang dipakai operator.

Dalam kesempatan itu, Hari belum mengungkapkan tarif sewa tersebut akan dibayarkan per bulan atau per tahun.

"Dihitung ada yang Rp 13.500 per meter, ada yang Rp 15.000 per meter," sebut dia.

Adapun Dinas Bina Marga DKI bertanggung jawab untuk merevitalisasi trotoar di atas SJUT yang dibangun.

"Nah tentunya, selain menurunkan kabel, kami sekaligus merevitalisasi trotoar. Jadi begitu trotoar dibangun, sekaligus (kabel) kami turunkan seperti di kampung Kebayoran," kata Hari.