Massa PA 212 Akan Berunjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM di Kawasan Patung Kuda

Kali ini, aksi tolak kenaikan harga BBM akan dilakukan oleh aliansi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) yang terdiri dari Persatuan Alumni 212 (PA 212), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama), dan Front Persaudaraan Islam (FPI).

Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, aksi tolak kenaikan harga BBM akan digelar di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022) pukul 13.00 WIB.

Menurut Novel, massa aksi dari PA 212 akan datang dari berbagai wilayah di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten.

"Massa seperti biasanya selain dari Jabodetabek juga dari Jawa Barat dan Banten juga dari beberapa daerah," ujar Novel saat dikonfirmasi, Senin (12/9/2022).

Namun, dia belum dapat memastikan estimasi jumlah massa dari PA 212 yang akan menghadiri aksi tersebut.

Novel mengungkapkan, setidaknya ada tiga tuntutan yang akan disampaikan oleh GNPR pada aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, siang nanti.

"Ada tiga tuntutan utama yg akan kami sampaikan, pertama turunkan harga BBM," ungkapnya.

Selanjutnya, massa aksi meminta pemerintah untuk menurunkan harga-harga bahan pokok dan menuntut pemerintah agar tegakkan supremasi hukum.

Sebagai informasi, kenaikan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Harga baru BBM bersubsidi dan non-subsidi mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

"Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi, dalam jumpa pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Kepresidenan, Sabtu (3/9/2022).

Saat ini harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Dikutip dari Kompas.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa jika harga BBM bersubsidi tidak naik, beban APBN tahun depan semakin berat.

Hal ini ia sampaikan dalam Sidang Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2023 Beserta Nota Keuangannya, Selasa (30/8/2022), di Jakarta.

”Dengan pertimbangan tren harga minyak dunia, kurs rupiah, serta konsumsi pertalite dan biosolar yang melebihi kuota, jika harga BBM bersubsidi dipertahankan, jumlah subsidi dan kompensasi diperkirakan mencapai Rp 698 triliun hingga akhir tahun. Hal ini menjadi tambahan belanja RAPBN 2023,” kata Sri Mulyani.