Sengketa Lahan Pancoran Buntu II Berlanjut, Pemkot Optimistis Bisa Amankan Lahan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan mengaku optimistis dapat menyelesaikan polemik lahan di Pancoran Buntu II, Jakarta Selatan.

Saat ini, permasalahan antara PT Pertamina dengan warga yang disebut masih menduduki lahan, hingga kini belum selesai.

Terbaru, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan perdata terkait kepemilikan lahan di pancoran Buntu II pada Jumat (9/9/2022) lalu.

Sebelumnya gugatan itu dilayangkan ke PN Jaksel oleh warga yang mengaku ahli waris, sedangkan PT Pertamina menjadi pihak tergugat.

"Semoga berjalan mulus. Tapi saya yakini gugatannya ditolak itu. Karena kan Pertamina sudah ada putusan, apalagi itu menyangkut aset," ujar Kepala Bagian Hukum Kota Jakarta Selatan Dedy Rohedi saat dihubungi, Kamis (15/9/2022).

Pemkot Jaksel sebelumnya turun tangan berkait polemik sengketa lahan yang berlokasi di Pancoran Buntu II, Pancoran, Jakarta Selatan.

Pemkot Jaksel mempertemukan warga Pancoran Buntu II dengan PT Pertamina, dan juga jaksa pengacara negara pada 24 Maret 2022 lalu.

Menurut Dedy, upaya saat ini hanya sebagian bentuk menyelamatkan aset PT Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kalau misalnya aset itu diselamatkan, itu kan ada terkait dengan laporan BPK juga untuk melaksanakan itu. Dengan dasar itu seharusnya bisa diamankan," ucap Dedy.

Untuk diketahui, sengketa lahan terjadi antara warga dengan PT Pertamina yang mengeklaim lahan tersebut.

Hingga kini, masih ada sejumlah warga yang tinggal di 23 bangunan di Pancoran Buntu II.

"Kita melakukan sosialisasi terhadap tanah negara. Lengkap ada pihak Pertamina, Satpol PP Provinsi. Kita undang sesuai dengan nama-nama 23 (warga Pancoran Buntu II)," ujar Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Selatan Mahludin, pada 24 Maret 2022.

Mahludin meminta kepada warga untuk meninggalkan kawasan Pancoran Buntu II secara sukarela karena lahan yang saat ini diduduki sudah dipastikan milik negara.

Menurut Mahludin, pihak Pertamina telah menunjukkan bukti-bukti yang lengkap terkait kepemilikan lahan di Pancoran Buntu II.

"Saya rasa kalau kita melihat dari apa yang dimiliki Pertamina itu status jelas. Sertifikat sudah ada dan keputusan pengadilan juga. Jadi hak pertamina sebenarnya sebagai BUMN, aset negara itu mungkin harus kita amankan," ucap Mahludin.

Permasalahan soal sengketa lahan yang ada di Pancoran Buntu II, Jakarta Selatan ini telah terjadi beberapa tahun lalu.

Pada Maret 2021, bentrokan antarwarga pecah di sekitar Pancoran Buntu II. Bentrokan itu melibatkan warga Pancoran Buntu II dengan pihak yang diduga ditunggangi.