PDI-P Singgung Prestasi Depok Buntut PKS Tolak Kenaikan Harga BBM, Wali Kota Idris: Jangan Baperan...

Diketahui, Hasto menyinggung soal prestasi Depok saat menanggapi banyaknya spanduk penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipasang kader PKS.

Idris mengatakan, isu penolakan kenaikan harga BBM merupakan bagian dari demokrasi dan hal itu wajar.

Pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kata Idris, kenaikan harga BBM juga ditolak sejumlah pihak.

Oleh karena itu, Idris menilai, gelombang penolakan kenaikan harga BBM sebaiknya tak dikaitkan dengan kepemimpinan di daerah.

"Jangan dikaitkan dengan kondisi pemerintahan daerah, karena kami harus menerima kebijakan ini, yang kebetulan kebijakan dari pemerintah ini dipimpin oleh Pak jokowi, yang kebetulan Pak jokowi berasal dari PDI-P, jadi enggak usah baperan," kata Idris di Alun-alun Kota Depok, Senin (19/9/2022).

"Biasa saja gitu, menurut saya, ketika ada orang yang mengkritik atau menolak kebijakan, begitu sih komentar saya," sambung Idris.

Untuk itu, Idris meminta Hasto berhati-hati dalam berucap. Sebab, pernyataan itu bisa menjadi bumerang bagi Hasto sendiri.

"Namanya figur publik, apalagi tingkat nasional, itu dalam ber-statement sejatinya penuh dengan pertimbanganlah ya. Karena itu akan menjadi sesuatu hal yang menjadi bumerang gitu kalau dia (Hasto) salah memberikan statement," kata Idris.

Sebelumnya diberitakan, Hasto menantang PKS untuk menunjukkan kepala daerah dari PKS yang berprestasi.

Hal itu disampaikan Hasto dalam merespons banyaknya spanduk penolakan kenaikan harga BBM yang dipasang kader PKS.

"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok, puluhan tahun dipimpin PKS, tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," kata Hasto dalam siaran pers, Sabtu (17/9/2022).

Hasto mengatakan, tak masalah jika PKS dan partai politik lainnya menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Namun, ia mengingatkan bahwa PKS pun mendukung kenaikan harga BBM ketika menjadi salah satu partai pendukung pemerintahan Presiden SBY.

"PKS harus melihat bagaimana Presiden Jokowi ini telah melakukan upaya yang tidak dilakukan ketika PKS berada di pemerintahan Pak SBY," kata Hasto.

Hasto mengatakan, di sektor energi, pemerintahan Joko Widodo berhasil mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam, sedangkan pemerintahan SBY justru menyerahkan Blok Cepu ke Exxon Mobil.

Selain itu, kata Hasto, pemerintahan Jokowi membangun sejumlah kilang minyak bumi meski sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

Hasto pun mengeklaim banyak pihak di dunia yang mengapresiasi kebijakan Jokowi dalam mengelola perekonomian sehingga membawa Indonesia keluar dari krisis.

Menurut Hasto, semua partai politik harusnya memberikan dukungan kepada pemerintah yang menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya.

"Bank Dunia juga sekarang memperkirakan akan terjadi resesi pada 2023 sehingga baiknya semua parpol memberikan seluruh energi positif daripada kampanye sepihak yang tidak berbasiskan pada data," ujar Hasto.