Hasto PDI-P Pertanyakan Prestasi Depok, Wali Kota Idris Singgung Dana Pokir Rp 3 Miliar per Tahun

DEPOK, KOMPAS. com - Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyebutkan pembangunan Kota Depok bukan hanya oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, melainkan terdapat sumbangsih dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok.

Menurut Idris, sumbangsih dari anggota DPRD untuk pembangunan Kota Depok dapat dilihat dari dana aspirasi atau dana pokok pikir (pokir) yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (DPRD).

"Kami Pemerintah Kota Depok telah menyediakan namanya dana aspirasi dewan atau pokir. Nah kita berikan tidak kurang untuk merawat konstituen mereka (anggota DPRD). Itu tidak kurang per anggota Rp 3 miliar," kata Idris dalam konferensi pers di Alun-alun Kota Depok, Senin (19/9/2022).

Dikatakan Idris, dana pokir didapatkan anggota DPRD setelah melakukan reses dalam menampung aspirasi masyarakat untuk pembangunan.

Kemudian, aspirasi masyarakat itu diperjuangkan oleh DPRD di pembahasan RAPBD.

"Pokir itu aspirasi (yang ditampung) dokumen-dokumen usulan mereka hasil asesmen mereka (anggota DPRD), misalnya perbaikan jalan dan sebagainya, termasuk kebutuhan pemuda anak remaja sebagainya itu ada aspirasi masyarakat dalam pokir," kata Idris.

Terkait pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang mempertanyakan prestasi Kota Depok, Idris menilainya sebagai sindiran bagi anggota DPRD yang di dalamnya ada fraksi PDI-P.

"Kalau ini dikaitkan dengan masalah kemajuan dan sebagainya, teman-teman yang ada di DPRD kita evaluasi bersama, dari situ ada unsur mohon maaf ada unsur PDI-P, artinya pembangunan yang diusulkan mereka ini harus dievaluasi berarti enggak benar," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Hasto menantang PKS untuk menunjukkan kepala daerah dari PKS yang berprestasi.

Hal itu disampaikan Hasto dalam merespons banyaknya spanduk penolakan kenaikan harga BBM yang dipasang kader PKS.

Menurut Hasto, sebelum mengkritik pemerintah, PKS semestinya melakukan autokritik karena Hasto pun mempertanyakan hasil kepemimpinan PKS di Kota Depok.

"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok, puluhan tahun dipimpin PKS, tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," kata Hasto dalam siaran pers, Sabtu (17/9/2022).

Hasto mengatakan, tak masalah jika PKS dan partai politik lainnya menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Namun, ia mengingatkan bahwa PKS pun mendukung kenaikan harga BBM ketika menjadi salah satu partai pendukung pemerintahan Presiden SBY.

"PKS harus melihat bagaimana Presiden Jokowi ini telah melakukan upaya yang tidak dilakukan ketika PKS berada di pemerintahan Pak SBY," kata Hasto.

Hasto mengatakan, di sektor energi, pemerintahan Joko Widodo berhasil mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam, sedangkan pemerintahan SBY justru menyerahkan Blok Cepu ke Exxon Mobil.

Selain itu, kata Hasto, pemerintahan Jokowi membangun sejumlah kilang minyak bumi meski sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

Hasto pun mengeklaim banyak pihak di dunia yang mengapresiasi kebijakan Jokowi dalam mengelola perekonomian sehingga membawa Indonesia keluar dari krisis.

Menurut Hasto, semua partai politik harusnya memberikan dukungan kepada pemerintah yang menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya.

"Bank Dunia juga sekarang memperkirakan akan terjadi resesi pada 2023 sehingga baiknya semua parpol memberikan seluruh energi positif daripada kampanye sepihak yang tidak berbasiskan pada data," ujar Hasto.