"Tadi kami sudah diterima dari perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahwa hasil dari pertemuan itu, kami tetap menyampaikan tiga tuntutan agar mendapat dukungan dari pihak Pemprov DKI," ujar Ketua Exco Partai Buruh DKI Jakarta Winarso, Rabu.
Winarso mengungkapkan, perwakilan buruh juga meminta Pemprov DKI Jakarta menerbitkan surat rekomendasi dalam bentuk dukungan terkait tiga tuntutan buruh yang akan disampaikan ke DPR RI.
Namun, terkait surat rekomendasi itu, kata Winarso, perwakilan buruh akan berdiskusi dengan jajaran Pemprov DKI paling lambat pada Jumat (23/9/2022).
"Minggu ini kami akan diskusi untuk membuat surat rekomendasi atas dukungan Pemprov DKI mengenai penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan dua tuntutan kami lainnya," ungkap dia.
Menurut Winarso, sejumlah perwakilan buruh diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Andri Yansyah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Taufan Bakri, dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, setidaknya ada tiga tuntutan yang disuarakan buruh pada aksi unjuk rasa siang ini.
"Di lokasi (Balai Kota DKI Jakarta), buruh aksi menolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, menuntut menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 13 persen," ujar Said.
Menurut Said, ada sekitar 500 orang menggelar aksi unjuk rasa di di depan tempat kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.
https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/21/17203971/diterima-pejabat-pemprov-dki-massa-buruh-minta-dukungan-soal-penolakan