Buruh Akan Kembali Demo jika Pemprov DKI Tak Terbitkan Rekomendasi soal Penolakan Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Buruh akan kembali berunjuk rasa jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menerbitkan surat rekomendasi terkait dukungan terhadap tiga tuntutan, salah satunya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Selain kenaikan harga BBM, buruh juga menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 13 persen.

"Kami sudah bilang, apabila surat rekomendasi tidak keluar, maka kami akan aksi lagi sampai surat rekomendasi itu diterbitkan," ujar Winarso, salah satu perwakilan Partai Buruh, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Tuntutan tersebut disampaikan saat demonstrasi di depan Balai Kota DKI dan bertemu perwakilan pemprov.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan buruh juga meminta pemprov untuk menerbitkan surat rekomendasi dalam bentuk dukungan terkait tiga tuntutan yang akan disampaikan ke DPR.

Perwakilan buruh diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Andri Yansyah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Taufan Bakri, dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Tadi kami sudah diterima dari perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahwa hasil dari pertemuan itu kami tetap menyampaikan tiga tuntutan agar mendapat dukungan dari pihak Pemprov DKI," kata Winarso.

Menurut Winarso, perwakilan buruh akan berdiskusi dengan Pemprov DKI yang dilakukan paling lambat pada Jumat (23/9/2022).

"Minggu ini kami akan diskusi untuk membuat surat rekomendasi atas dukungan Pemprov DKI mengenai penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan dua tuntutan kami lainnya," ungkap dia.

Selain Partai Buruh, massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga ikut berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta.

Sebelumnya, kenaikan harga pertalite, solar, dan pertamax diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (3/9/2022).

Kini harga pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

"Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi, dalam jumpa pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Kepresidenan, Sabtu (3/9/2022).

Dikutip dari Kompas.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa jika harga BBM bersubsidi tidak naik, maka beban APBN tahun depan semakin berat.

Hal ini ia sampaikan dalam Sidang Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2023 Beserta Nota Keuangannya, Selasa (30/8/2022), di Jakarta.

”Dengan pertimbangan tren harga minyak dunia, kurs rupiah, serta konsumsi pertalite dan biosolar yang melebihi kuota, jika harga BBM bersubsidi dipertahankan, jumlah subsidi dan kompensasi diperkirakan mencapai Rp 698 triliun hingga akhir tahun. Hal ini menjadi tambahan belanja RAPBN 2023,” kata Sri Mulyani.