Target Rumah DP Rp 0 Turun, Wagub Riza: Disesuaikan Masa Jabatan Pj Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berujar, jumlah target pembangunan rumah down payment (DP) Rp 0 menurun karena menyesuaikan dengan masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Untuk diketahui, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, disebutkan bahwa target rumah RP Rp 0 menjadi 9.081 unit.

Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hendak membangun 232.214 unit.

Riza menyatakan, masa jabatan Pj Gubernur DKI tak akan selama masa jabatan Anies-Riza.

Karena itu, dalam RPD 2023-2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menurunkan target pembangunan rumah DP Rp 0.

"Itu kan nanti harus disesuaikan dengan masa waktu PJ Gubernur. Pj Gubernur kan cuma dua tahun (menjabat) ya," sebutnya ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (25/9/2022).

"Kan beda, kalau Anies sama saya kan lima tahun (menjabat) itu waktu yang cukup untuk membangun rusunawa," sambung dia.

Sebagai informasi, hingga menjelang masa jabatan Anies-Riza berakhir, baru ada 2.332 unit hunian DP Rp 0 di Jakarta.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko berujar, pembangunan rumah dengan DP Rp 0 terdampak pandemi Covid-19, sehingga tidak mencapai target.

"Ya teman-teman tahu sendiri, kebetulan kita ada musibah Covid-19, semua ekonomi terpuruk, sektor properti jatuh. Tidak hanya hunian DP Rp 0, semua properti collapse," ujar Sarjoko, 8 September 2022.

Karena alasan pandemi tersebut, Pemprov DKI Jakarta memangkas target pembangunan rumah DP Rp 0 dari 232.214 unit menjadi 10.460 unit dalam usulan perubahan RPJMD kepada DPRD DKI Jakarta.

Dalam draf perubahan RPJMD, dari 10.460 unit hunian DP Rp 0, Pemprov DKI menargetkan 6.971 unit dibangun oleh BUMD DKI Jakarta, sedangkan 3.489 unit lainnya disediakan oleh BUMN.

Namun, usulan perubahan RPJMD itu hingga kini belum disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.