Pulau G Bakal Diarahkan Jadi Permukiman, Pakar: Sebaiknya Dibatalkan karena Bermasalah sejak Awal

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta, Pulau G diarahkan untuk permukiman.

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 192 nomor (3) Pergub Nomor 31 Tahun 2022. Bunyinya yakni, "Kawasan Reklamasi Pulau G sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan untuk kawasan pemukiman."

Namun, yang merupakan hasil reklamasi mulai terkikis oleh air laut, setelah sekitar enam tahun terbengkalai. Abrasi laut perlahan-lahan membuat pulau buatan ini dipenuhi air.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut.

"Jika perlu dibatalkan. Mengingat reklamasi Pulau G mengundang masalah di masyarakat sejak awal pembangunannya," ujar Nirwono kepada Kompas.com, Selasa (27/9/2022).

Menurut Nirwono, Pulau G tidak layak dijadikan kawasan permukiman karena akan memberikan dampak terhadap lingkungannya.

Nirwono menyebutkan dampak lingkungan yang bakal muncul di antaranya soal penyediaan air bersi hingga pengelolaan sampah dan limbahnya.

"Sementara dari permukiman yang sudah ada saja Pemprov DKI tidak mampu menanganinya dan bagaimana pasokan air bersihnya," tutur Nirwono.

Nirwono berpandangan warga pesisir sekarang saja saat ini masih kesulitan air bersih. Sementara, Pemprov DKI dinilai belum mampu menyediakan akses air bersih yang layak bagi mereka.

"Jika untuk permukiman, berarti luas pulau untuk ruang terbuka hijau (RTH) menjadi berkurang sehingga dampak terhadap lingkungan, baik itu kesejukan, keasrian, dan kesegaran juga turut berkurang," ujar Nirwono.

Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang DKI Jakarta Heru Hermawanto sebelumnya berujar belum dipastikan untuk permukiman. Sebab, peruntukan Pulau G masih akan diatur dalam peraturan daerah (perda).

"Itu sebenarnya belum (dipastikan) karena itu belum ditentukan. Itu kan harus diatur di perda," tutur Heru, 21 September 2022.

Menurut Heru, perda yang akan merincikan peruntukan Pulau G adalah perda rencana tata ruang wilayah (RTRW).

"Begitu nanti perda RTRW-nya bunyi, (peruntukan Pulau G) didetailkan," sebut dia.

Heru mengakui bahwa Pulau G diarahkan untuk permukiman karena kebutuhan warga Ibu Kota atas tempat tinggal masih tergolong tinggi.

(Penulis Sania Mashabi, Larissa | Editor Irfan Maullana)