Soal Instruksi Kendaraan Dinas Pakai Mobil Listrik, Sekda DKI: Kami Modifikasi atau Beli Baru, Tergantung "Budget"

"Kami akan ikut dengan kebijakan penggunaan mobil listrik atau kendaraan yang berbahan bakar non-fosil. Saya kira itu akan sangat bagus sekali. Kami akan update nanti kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk kami ikut dalam kebijakan ini," ujar Marullah saat ditemui di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022).

Marullah menyebutkan, Pemprov DKI menyasar skema pengadaan baru dan memodifikasi mobil dengan mesin konvensional menjadi mesin yang digerakkan listrik.

"Boleh jadi ada yang mau ambil memodifikasi, ada yang memilih pengadaan baru, tergantung dari budget masing-masing (SKPD). Nanti kita lihat ya," sebut Marullah.

Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya akan menambah 100 kendaraan listrik untuk keperluan kedinasan.

"Tahun 2023 akan ditambah 100 unit kendaraan listrik untuk kedinasan," kata Riza dikutip dari akun resmi Instagram-nya, Minggu (18/9/2022).

Selain itu, kata Riza, Pemprov DKI akan membangun dua stasiun pengendalian kendaraan listrik umum (SPKLU) di dua terminal di Jakarta.

SPKLU akan dibangun di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, dan Terminal Grogol, Jakarta Barat.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo memerintahkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kepada jajarannya di pusat dan daerah.

Jokowi meminta kendaraan dinas pemerintahan, baik pusat maupun daerah, mulai menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas, mulai 13 September 2022.

Perintah tersebut termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Aturan ini sejalan dengan percepatan pelaksanaan program penggunaan atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau yang memiliki slogan KBLBB untuk mencapai zero net emission di Indonesia pada 2060.

Instruksi ditujukan kepada 10 level pemerintahan yang mencakup para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Staf Kepresidenan, dan Panglima Tentara Nasional RI.

Kemudian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali Kota.

"Khusus kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi penggguna KBLBB sesuai dengan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Inpres tersebut.