Soal Izin Bangun Rumah 4 Lantai, Komisi D: Kami Masih Menerka Maksud Pak Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ida Mahmudah menilai, kebijakan soal Izin mendirikan rumah empat lantai masih bias.

Ida mengaku masih menerka apakah kebijakan ini ditujukan terhadap rakyat kecil atau pengembang perumahan untuk masyarakat menengah atas.

"Sifatnya masih bias nih, apakah rumah penduduk biasa, apakah pengembang yang dari kelas menengah, seperti apa kan sifatnya masih bias ya. Kami masih menerka-nerka apa sih maksudnya Pak Gubernur ini," ujar Ida, saat ditemui di Kantor DPRD DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022).

Menurut Ida, biasanya hanya masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah atas yang mampu membangun rumah hingga empat lantai.

"Saya selaku Ketua Komisi D berpikir, empat lantai itu hanya untuk menengah ke atas, yang ada di benak kita kan itu, bagaimana yang menengah ke bawah, mampu enggak?" kata Ida.

Ida berharap, kebijakan pendirian rumah empat lantai itu berpihak pada rakyat kecil, bukan sebaliknya.

"Berharap bahwa rakyat kecil ini diperhatikan. Saya setuju karena masih banyak (rumah) ukuran cuma 2x2 meter, penghuninya bisa empat keluarga. Masih banyak di Jakarta Utara, Jakarta Pusat," ujar Ida.

Adapun izin mendirikan rumah empat lantai itu tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sebelum ada Pergub RDTR, warga hanya diizinkan membangun rumah maksimal dua lantai.

Kini, warga diizinkan untuk membangun bangunan hingga empat lantai jika diperuntukkan sebagai tempat tinggal.

"Rumah warga kita ini selama ini hanya boleh 1 lantai (atau) 2 lantai. Sekarang, untuk rumah tinggal, akan dibolehkan sampai dengan empat lantai di rumah-rumah tangga di Jakarta," kata Anies di Balai Kota DKI, 21 September 2022.

Warga diizinkan membangun rumah hingga empat lantai karena beberapa alasan. Pertama, untuk optimalisasi lahan di Ibu Kota.

Kemudian, sebagai dorongan agar sebuah bangunan bisa dihuni oleh beberapa keluarga. Alasan ini berangkat dari kebiasaan warga menjual rumah saat tak ada lagi anggota keluarga yang tinggal.

"Satu keluarga punya anak 2 atau 3, dengan lahannya (rumah) 100 meter. Anaknya gede, anaknya pindah keluar. Ujungnya, orangtuanya pindah keluar, tanahnya dijual," kata Anies.

"Sekarang dia bisa menambahkan ke atas, dia bisa sama-sama tinggal dengan keluaganya. Kakek-neneknya di bawah, anaknya dua orang di lantai dua. Lalu, lantai 3 (jadi) ruang bersama," ucapnya.

Selain itu, Anies menekankan, penambahan lantai tak bisa dilakukan sembarangan. Menurut dia, akan ada ketentuan terkait luas ruangan, sumur resapan, dan lainnya, yang harus diperhatikan oleh masyarakat.

"Ini akan punya dampak yang cukup besar. Jadi nantinya Jakarta tidak flat, tapi kotanya bisa meningkat lebih tinggi, punya nilai lahan yang lebih tinggi," ungkap dia.