Untuk diketahui, Heru Budi Hartono terpilih menjadi Pj Gubernur DKI pada Jumat (7/10/2022).
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menegaskan, Heru kini harus segera memetakan (mapping) persoalan yang berada di Ibu Kota.
"Ya, karena sudah ditetapkan presiden, maka yang kita lakukan adalah (memastikan) bagaimana Pak Heru segera melakukan mapping persoalan (di) Jakarta," katanya melalui sambungan telepon, Minggu (9/10/2022).
Menurutnya, setelah memetakan persoalan di Ibu Kota, Heru harus meruntutkan berdasarkan masalah yang paling utama atau skala prioritas.
Tak hanya itu saja, kata Gembong, Heru juga harus membuat daftar program pemerintah berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Daftar program dalam RPD ini juga harus dikerjakan dari yang paling utama atau dibuatkan skala prioritasnya.
"Kemudian, melakukan atau membuat skala prioritas atas apa saja yang pertama harus dikerjakan (atas persoalan di Jakarta)," ujarnya.
"(RPD) itu adalah bahan baku yang harus dieksekusi oleh Pj (Heru). Tapi, dari bahan baku yang ada (RPD), musti diinventarisasi kemudian dibuat skala prioritas," kata Gembong lagi.
Untuk diketahui, nama Heru Budi Hartono diputuskan Presiden Jokowi setelah mendengar pertimbangan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan anggota Tim Penilai Akhir (TPA), serta menteri terkait.
Dari informasi yang diterima Kompas, dari hasil Rapat TPA, Heru Budi Hartono memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan dua calon lainnya.
Rapat TPA tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan menteri terkait dengan pejabat eselon 1.
Selain menteri anggota TPA dan menteri terkait, juga hadir perwakilan lembaga lainnya, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).
https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/09/15333881/pj-gubernur-dki-terpilih-diminta-segera-petakan-persoalan-ibu-kota