Fraksi PDI-P DPRD DKI Minta Heru Budi Hartono Jaga Integritas sebagai Pj Gubernur DKI

Ia berujar, saat menjadi Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono telah memiliki koridornya tersendiri, yakni Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026.

"Ya, kalau tidak keluar koridor, saya yakin integritasnya (Heru) terjaga. Artinya koridor itu apa? Ya, Pak Heru kan panduan kerjanya sudah ada, panduan kerjanya apa? Ya RPD (DKI)," kata Gembong melalui sambungan telepon, Minggu (9/10/2022).

Menurutnya, Heru hanya tinggal menjalankan program yang telah ada di RPD tersebut selama menjabat Pj Gubernur DKI.

Apalagi, kata Gembong, aparatur sipil negara (ASN) sebagai eksekutor program dalam RPD DKI juga telah tersedia.

Oleh karenanya, Heru diminta menjaga kekompakkan para ASN DKI Jakarta.

"Jalau itu semua sudah dibangun oleh Pak Heru, saya yakin dan percaya proses pembangunan Jakarta akan bisa dilakukan percepatan," kata Gembong.

Di sisi lain, ia menyatakan bahwa integritas Heru sebagai Pj Gubernur DKI bakal tercoreng saat Heru keluar dari koridornya.

Namun, Gembong meyakini bahwa Heru tidak bakal mempertaruhkan integritasnya dengan bekerja tak sesuai koridornya.

"Ketika kita keluar dari itu, maka integritas kita akan kita pertaruhkan. Apakah Pak Heru akan mempertaruhkan integritasnya? Saya yakin tidak," ujarnya.

Dari informasi yang diterima Kompas, dari hasil rapat TPA, Heru memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan dua calon lainnya.

Dua calon lainnya yaitu Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bachtiar.

Rapat TPA tersebut hadir di antaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan menteri terkait dengan pejabat eselon 1.

Selain menteri anggota TPA dan menteri terkait, juga hadir perwakilan lembaga lainnya, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).