Wanda Hamidah Protes Pemkot Jakpus Eksekusi Tanpa Ada Putusan Pengadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Artis peran Wanda Hamidah mempertanyakan pengosongan rumahnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas perintah Pemerintah Kota Jakarta Pusat.

Menurut dia, seharusnya Pemkot Jakpus tidak berhak melakukan eksekusi tanpa adanya suatu putusan pengadilan melalui tahapan persidangan sengketa.

"Bahwa tindakan eksekusi seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui suatu penetapan pengadilan," ujar Wanda dikutip dari keterangannya, Jumat (14/10/2022).

Wanda menilai Pemkot Jakpus melakukan pengosongan rumah tanpa adanya penetapan dari putusan pengadilan.

Ia menegaskan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah ditempuh keluarganya menjadi dasar untuk mempertahankan rumah tersebut sampai saat ini.

Adapun isi Putusan PTUN sebagaimana putusan Nomor: 096/G/1992/Pr/PTUN.Jkt tanggal 20 Oktober 1992 dan Putusan Nomor: 044/G/1992/Pr/PTUN.Jkt tanggal 2 September 2022.

"Salah satu amarnya adalah 'Batal surat perintah pengosongan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Nomor: 023/1.711.9 tentang Pengosongan Perumahan yang terletak di atas persil Hak Guna Bangunan Nomor 122 dan Nomor 123, tanggal 1 September 1977 di Jalan Citandui/Ciasem, Jakarta Pusat tertanggal 27 Januari 1992," jelas Wanda.

Sedangkan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 395/Pdf.G/2013/PN.JKT.PST.

"Menyatakan jual beli bangunan dan pemindahan serta penyerahan hak dari tergugat I/Ny. Lam Soe Kim kepada tergugat Tuan Faisal Ahmad yang dilakukan di hadapan tergugat Imas Fatimah Notaris dan PPAT di Jakarta dengan Nomor Akta Nomer 121, tertanggal 28 September 1990 beserta turunannya, tidak sah dan cacat hukum," tegas Wanda.

Atas dasar tersebut, Wanda mengecam tindakan Pemerintah Kota Jakarta Pusat yang melakukan pengosongan rumah secara paksa terhadap tempat tinggal yang didiami olehnya beserta keluarga.

"Kami mengecam keras tindakan Wali Kota Jakarta Pusat selaku badan eksekutif yang melakukan pengosongan secara paksa terhadap Bapak Hamid Husen (keluarga Wanda), tanpa melalui kewenangan yudikatif yang didasarkan kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam ranah privat," kata dia.

Penjelasan Pemkot Jakpus

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Jakarta Pusat Ani Suryani mengungkapkan, pengosongan rumah itu dilakukan karena Surat Izin Penghunian (SIP) yang telah habis sejak tahun 2012.

Menurut Ani, lahan tersebut punya perseorangan dengan memiliki Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) sejak 2010, meskipun lahan tersebut merupakan aset negara.

"Nah pada saat tanah negara ini bebas, siapa saja boleh meningkatkannya. Nah penghuni di sini tidak melanjutkan (SIP) itu, sehingga pada 2010, (pemilik SHGB) membeli ini. Kemudian diterbitkan karena ini tanah negara," ujar Ani.

Menurut dia, pemilik SHGB itu membiarkan Wanda tinggal selama 10 tahun sambil melakukan mediasi karena lahan tersebut ingin dimanfaatkan.

Kemudian, pemilik SHGB juga sempat mengirim somasi kepada pemilik rumah sebanyak tiga kali.

"Tapi karena penghuni di sini tidak bisa dimediasi, ya sudah dibiarkan saja. Sampai 10 tahun lebih, maka somasi itu berjalan," ucap Ani.

Kemudian, Pemkot Jakpus menggunakan Peraturan Gubernur 207 tentang penertiban pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak untuk mengosongkan rumah warga.

"Itu lah dasar Pemprov DKI untuk membantu," sambung dia.