Nasib TGUPP DKI: Dipakai Anies, Dibuang Heru...

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memutuskan untuk tak mempekerjakan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Ia menyatakan bahwa keberadaan TGUPP sejatinya merupakan hal yang bagus.

"Ya, TGUPP itu kan tergantung selera gubernur masing-masing. Dulu bagus, semuanya bagus, tapi saya belum terpikirkan," tuturnya ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/10/2022).

Heru lantas menegaskan bahwa tak ada lagi TGUPP yang kini bekerja di lingkungan Pemprov DKI.

"Saya sih enggak ada (mempekerjakan TGUPP)," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Heru menyatakan bahwa kinerja TGUPP memang tergolong bagus.

Namun, eks Wali Kota Jakarta Utara itu ingin memaksimalkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sudah ada.

"TGUPP, semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada," ungkapnya, 17 Oktober 2022.

Heru melanjutkan, selain jajaran dinas di Pemerintah Provinsi DKI, pihaknya juga akan memaksimalkan kinerja asisten pemerintahan, tenaga ahli, dan asisten ahli.

"Mungkin diperkuat asisten, ada tenaga ahli, (serta) asisten ahli, saya kira itu," sebut dia.

Penilaian eks Dirjen Otda

Menyoal keputusan Heru, Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyayangkan hal tersebut.

"Sayang juga kalau (TGUPP) tidak dipakai atau dihentikan," tuturnya melalui sambungan telepon, Kamis (27/10/2022).

Djohan melanjutkan, keputusan Pj Gubernur DKI ini disayangkan karena Heru sejatinya berasal dari pihak birokrat alias bukan politikus.

Menurut dia, seorang yang berasal dari birokrat tak memiliki visi atau misi serta janji-janji politik kepada masyarakat.

Seorang birokrat, dalam hal ini adalah Heru, disebut akan menjalankan program kegiatan yang telah ada.

"Birokrat kan enggak punya visi misi, enggak punya janji-janji kepada rakyat. dia kan menjalankan program saja, kalau birokrasikan to execute the policy," tutur Djohan.

"Jalani saja program kegiatan yang ada dengan menggunakan birokrasi," sambungnya.

Kemudian, jika dipekerjakan, TGUPP yang berasal dari luar birokrasi dinilai akan bisa mengawal Heru ketika menjalankan program yang telah ada.

Dalam kesempatan itu, Djohan menilai bahwa Heru bisa mempekerjakan TGUPP yang berasal dari profesional.

Mengingat, ia melanjutkan, Heru harus menjalani program yang tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, yang diteken eks Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Sebetulnya bisa tetap dilanjutkan dengan tim baru, katakan dengan TGUPP-nya Pak Heru yang dia pilih dari kalangan profesional. Dua tahun ini kan dia menjalani RPD 2023-2026," ucapnya.

Djohan juga menilai bahwa Heru tak perlu mempekerjakan TGUPP dalam jumlah yang besar.

Heru, katanya, bisa menyesuaikan jumlah anggota TGUPP berdasarkan tiga persoalan utama di Ibu Kota yang diprioritaskan Anies.

Hal ini dilakukan agar adanya TGUPP tak menelan biaya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI yang terlalu banyak.

"Dua tahun itu kan berarti yang dia mau fokuskan (adalah) program banjir, macet, tata ruang. Katakan itu, tiga bidang itu, TGUPP-nya mungkin jumlahnya cuma 20. hemat itu dari jumlah orang," urai Djohan.

Untuk diketahui, TGUPP yang ada pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap dikritik DPRD DKI Jakarta.

Sebab, TGUPP era Anies disebut terlalu memiliki banyak anggota.

Dengan demikian, DPRD DKI Jakarta menilai bahwa TGUPP era Anies terlalu banyak menyerap APBD DKI Jakarta.