[POPULER JABODETABEK] Tak Ada Jalan Selain Normalisasi untuk Kurangi Banjir, WN Rusia Minta Sopir Bluebird Tak Dipecat, Heru Lanjutkan Normalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita tentang normalisasi sungai jadi cara terbaik untuk kurangi banjir Jakarta hingga 40 persen banyak dicari oleh pembaca di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Kamis (10/11/2022).

Kemudian, akhir kasus catcalling warga negara Rusia oleh sopir Bluebird yang berujung damai juga ramai diburu pembaca. WN Rusia itu minta sopir Bulebird tak dipecat.

Sementara itu, langkah Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartobo yang langsung melanjutkan normalisasi sungai juga menarik perhatian pembaca.

Program ini disebut-sebut mandek pada era Gubernur Anies Baswedan. Berikut paparannya:

1. Tanggapan Pengamat Soal Klaim 40 Persen Wilayah Banjir Bisa Berkurang

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga mengatakan pengurangan dampak banjir hingga 40 persen sebagaimana yang diklaim Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bisa saja terealisasi.

Menurut dia, penanganan banjir di Jakarta sejatinya harus disesuaikan dengan jenis atau tipe banjirnya agar tepat sasaran, salah satunya banjir kiriman akibat luapan sungai.

Nirwono menjelaskan, banjir kiriman yang terjadi di Jakarta itu akibat dari luapan air sungai. Hal ini berdampak pada permukiman yang berada di tepi dan tidak jauh dari bantaran sungai. Baca selengkapnya di sini.

2. Akhir Damai Kasus "Catcalling" WN Rusia

Kasus catcalling yang diduga dilakukan sopir taksi blue bird, FN terhadap perempuan warga negara (WN) Rusia berinisial GV, berakhir damai setelah keduanya dimediasi di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (9/11/2022).

FN dan GV bersedia menyelesaikan kasus itu secara kekeluargaan. Dalam kesempatan itu, GV meminta perusahaan blue bird tidak memecat sopirnya itu. Baca selengkapnya di sini.

3. Mengintip Langkah Heru Lanjutkan Normalisasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimistis dapat menyelesaikan target normalisasi Ciliwung sepanjang 4,8 kilometer pada 2023.

Langkah pertama yang dilakukan oleh rezim Pemprov DKI di era Pj Gubernur Heru Budi Hartono adalah dengan menganggarkan Rp 700 miliar pada APBD 2023 untuk membebaskan lahan-lahan di bantaran kali.

Untuk melancarkan target normalisasi, pada 3 November 2022, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta telah melakukan rapat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Baca selengkapnya di sini.