Dari TGUPP hingga Jalur Sepeda, Ini "Warisan" Anies yang Dihapus Heru Budi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tercatat tidak meneruskan sejumlah program peninggalan gubernur pendahulunya, Anies Baswedan.

Salah satu program "warisan" Anies Baswedan yang sudah pasti ditinggalkan oleh Heru Budi adalah membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.

Sejak hari pertama dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Senin (17/10/2022), Heru Budi menegaskan, dirinya akan memaksimalkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta, bukan membentuk TGUPP.

Selain memaksimalkan kinerja para SKPD Pemprov DKI, Heru juga akan mengoptimalisasi fungsi dari asisten pemerintahan, tenaga ahli, dan asisten ahli.

"TGUPP, semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada," tegas Heru.

Di rezim Anies, keberadaan TGUPP dengan anggota yang mencapai lebih dari 70 orang kerap dikritik oleh DPRD DKI Jakarta karena dinilai sebagai pemborosan anggaran belanja daerah.

Dikutip dari Antara, anggota Badan Anggaran DPRD DKI, Gembong Warsono, mengatakan, besaran anggaran TGUPP pada 2018 mencapai sekitar Rp 29 miliar. Kemudian, pada 2019-2021 mencapai sekitar Rp 18,9 miliar masing-masing.

Adapun pada 2022, di masa jabatan Gubernur Anies yang hanya 10 bulan, besaran alokasi untuk TGUPP direncanakan mencapai Rp 12,5 miliar.

Sementara untuk tahun anggaran 2023, DPRD DKI Jakarta tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk TGUPP.

"Jika penjabat gubernur merasa membutuhkan silakan menggunakan TGUPP atau apa istilahnya.Tapi alokasi anggaran tidak melekat di APBD, silakan anggaran yang digunakan melalui dana operasionalnya gubernur," kata Gembong.

Jalur sepeda

Selain menghilangkan anggaran untuk TGUPP, alokasi pengadaan jalur sepeda di DKI Jakarta akan dinolkan pada tahun mendatang.

Sejatinya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2023 yang dibuat saat Gubernur Anies Baswedan masih menjabat, terdapat anggaran senilai Rp 38 miliar untuk pembagunan 535,68 kilometer jalur sepeda.

Namun belakangan, anggaran pembangunan jalur sepeda itu dihapuskan karena Dishub DKI hendak fokus pada evaluasi penggunaan ratusan kilometer jalur sepeda yang saat ini sudah ada.

"Untuk jalur sepeda, semula dianggarkan sebesar Rp 38 miliar. Kemudian, kami usulkan untuk dinolkan. Masuk tahun 2023, kami akan melakukan evaluasi (jalur sepeda) yang sudah ada secara komprehensif," kata Syafrin dalam rapat di Grand Cempaka, Jumat (11/11/2022).

Penghijauan Monas

Tak hanya meninggalkan sejumlah "warisan" program peninggalan Anies, Pemprov DKI era Heru Budi juga berkomitmen menghijaukan kawasan Monas, dengan menanam kembali pohon yang sempat ditebang oleh rezim Anies untuk revitalisasi.

Komitmen menghijaukan kembali kawasan Monas diungkapkan Heru Budi saat bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Gedung Kementerian BUMN, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2022).

Heru Budi mengaku akan segera berkoordinasi dengan Mensesneg selaku Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka. “Nanti (desain Monas) sama Mensesneg, karena itu milik pemerintah pusat,” ujar Heru.

Kawasan Monas direvitalisasi pada 2019 karena kala itu Pemprov DKI ingin membangun plaza di sisi selatan Monas, yang diklaim menyerupai bentuk kawasan Monas saat awal dibangun.

Menurut Anies, tidak seharusnya pelataran sisi selatan Monas ditanami pohon. Plaza yang dibangun nantinya akan menampung kegiatan pemerintahan, seperti upacara.

Sedikitnya, 205 pohon yang puluhan tahun sudah tertanam di sisi selatan Monas ditebang demi membangun plaza atau alun-alun beralaskan beton.

Pohon-pohon yang ditebang itu kemudian dipindahkan ke sisi lainnya di sekitar Monas, termasuk di lapangan parkir Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI).

(Kompas.com: Nirmala Maulana Achmad, Muhammad Naufal, Sania Mashabi/Antara: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)