Saat Perjuangan Warga Kampung Bayam Huni Rusun Terus Berlanjut...

JAKARTA, KOMPAS.com - Perjuangan warga Kampung Bayam yang menjadi korban gusuran proyek pembangunan Jakarta International Stadiun (JIS) belum berakhir.

Upaya menghuni rumah susun (rusun) Kampung Susun Bayam (KSB) di Tanjung Priok, Jakarta Utara, terus berlanjut.

Pada Kamis (1/12/2022), 25 warga Kampung Bayam menggelar unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat.

Ada dua tuntutan yang mau mereka sampaikan ke pemerintah, yaitu agar KSB segera dihuni dan tarif sewa unit di rusun itu agar disesuaikan.

Unjuk rasa

Pantauan Kompas.com, sekitar 25 warga korban penggusuran proyek JIS mendatangi Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis.

Warga korban gusuran JIS Jakarta Utara datang sekitar pukul 10.45 WIB. Mereka terdiri dari orang dewasa dan beberapa anak di bawah umur.

Warga datang menggunakan dua jenis moda transportasi, yakni bus kopaja yang disewa dan motor pribadi. Mereka yang datang menggunakan motor pribadi memarkirkan motornya di area parkir Monas.

Setibanya di depan Balai Kota, mereka langsung mendirikan tenda berbahan terpal oranye di area trotoar. Mereka duduk di bawahnya tanpa alas.

Mereka membawa pengeras suara, tetapi belum digunakan untuk menyuarakan aspirasi. Pengeras suara itu justru digunakan membuat lebih nyaring dendang lagu dangdut yang disetel.

Masak bayam

Beberapa ibu tampak mengeluarkan kompor portabel dan gas elpiji. Kemudian, mengeluarkan kotak berisi sayur bayam. Mereka pun memasak bayam.

Ketua Koperasi Persaudaraan Warga Kampung Bayam Asep Suwenda mengatakan, aksi memasak sayur bayam dilakukan sebagai simbol keteguhan warga gusuran JIS dalam menuntut hak-haknya.

"Kenapa masak bayam, ya karena kami warga Kampung Bayam. Ini menunjukkan jati diri kami bahwa kami rakyat kecil yang memohon kepada pemerintah agar bisa menjembatani suara kami," ujar Asep.

Sayur bayam tersebut akan dijadikan menu makan siang warga selama menggelar aksi di depan kantor Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Kehadiran mereka tampak dijaga oleh sejumlah personel Satpol PP. Tidak terlihat adanya aparat kepolisian yang terlibat melakukan penjagaan.

Dua tuntutan

Asep menyampaikan, warga meminta KSB agar dapat segera dihuni.

"Tujuan kami, pertama, kami pengin sebisa mungkin menghuni rusun di JIS itu (KSB)," sebutnya.

Tuntutan lain, kata Asep, adalah menyesuaikan tarif sewa KSB dengan tarif sewa rusun lain di Ibu Kota.

Mewakili warga, secara tegas Asep meminta tarif sewa KSB disesuaikan dengan tarif Kampung Susun Akuarium dan Kampung Susun Kunir.

"Itu (tarif sewa KSB), kami minta disesuaikan sama rusun yang ada di Jakarta, terutama Kampung Susun Akuarium sama Kampung Susun Kunir," tegasnya.

Meski demikian, tuntutan berkait penyesuaian tarif disebut tidak menjadi prioritas.

Kata Asep, tuntutan prioritas warga Kampung Bayam adalah meminta KSB bisa segera ditempati.

Terima uang kerahiman

Sementara itu, Asep menyebut, besaran uang kerahiman ini tergantung dari luas kediaman warga yang diminta pindah.

"(Nilai uang kerahiman) bervariasi, tergantung dari luas bangunan," sebutnya.

Asep mengingat, ada salah satu warga yang menerima uang kerahiman hingga Rp 28 juta.

Namun, menurut dia, ada juga warga yang menerima uang kerahiman di bawah Rp 28 juta.

"Ada yang dapat Rp 28 juta, ada (warga) yang (menerima uang kerahiman) di bawah itu," ucapnya.

Ia mengakui, sejak menerima uang kerahiman, warga Kampung Bayam telah menghabiskan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari hingga membayar uang sewa kontrakan.

Menurut Asep, warga menghabiskan uang itu karena memang sulit beraktivitas secara normal, usai kediamannya digusur.

Temui pihak Pemprov DKI

Salah satu perwakilan warga, Murinto (48), bersama empat warga lain telah menemui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri.

Namun, audiensi itu tidak menemui kata sepakat.

"Dia (Taufan) akan menyampaikan aspirasi kami ke Pj (Gubernur DKI) yang baru. Kami pertanyakan dengan durasi berapa hari, tapi dia tidak ada keputusan, 'bukan kami yang ambil keputusan', kata dia seperti itu," kata Murinto.

"Berarti selama tidak ada keputusan, kami akan tetap di sini," ujar dia.

Oleh karena itu, warga akan bertahan di Balai Kota DKI hingga pukul 18.00 WIB, lalu aksi dilanjutkan lagi pada besok.

"Di sini sampai ada keputusan, di sini sampai pukul 18.00 WIB. Kemungkinan kami akan evaluasi nanti, besok kembali lagi," kata Murinto.

Tanggapan Heru Budi

Di satu sisi, Heru Budi mempersilakan tarif sewa hunian di KSB sebesar Rp 750.000 per bulan.

Tarif ini diketahui merupakan usulan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang mengacu kepada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.

Heru menegaskan PT Jakpro merupakan BUMD DKI Jakarta yang memang membangun dan mengelola KSB.

Dengan demikian, ia mempersilakan tarif sewa sebesar Rp 750.000 per bulan jika uang itu digunakan untuk merawat KSB dan lainnya.

"Jakpro yang membangun (KSB), Jakpro yang me-manage itu, kami serahkan ke Jakpro," ujar Heru.

"Kalau Rp 750.000 itu kebijakan untuk menghitung perawatan, dan lain-lainnya dianggap segitu, ya silakan saja," sambung dia.