Salin Artikel

Saat Heru Budi Rotasi Marullah dari Sekda Jadi Deputi Gubernur, Kewalahan karena Tak Punya Wagub?

Ia mencopot Marullah Matali dari jabatan sekretaris daerah (sekda) DKI. Marullah lalu dilantik sebagai Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata.

Heru mengangkat Marullah sebagai deputi bukan tanpa alasan.

Guna ringankan tugas

Saat dikonfirmasi, Heru mengaku mengangkat Marullah menjadi Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata untuk membantu tugas-tugasnya.

"Deputi itu kan kalau melihatnya lebih luas, sehingga Pak Deputi, Pak Marullah, itu bisa membantu saya lebih luas lagi dan dan lebih lincah," kata Heru di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/12/2022).

Menurut Heru, Marullah memiliki tugas dengan cakupan yang lebih luas dari jabatan sebelumnya sebagai sekda DKI Jakarta.

Misalnya, Marullah sebagai Deputi Gubernur bisa mewakili Heru untuk menghadiri kegiatan seperti C40 Cities.

"Salah satu tugasnya itu kan bisa mewakili saya dalam tugas-tugas di luar, kan banyak terkait dengan C40, terkait dengan lembaga-lembaga yang internasional lainnya, yang selama ini kan saya waktunya tidak cukup," tutur Heru.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, Heru kini memiliki aktivitas yang cukup padat sebagai Penjabat Gubernur DKI. Terlebih Heru tidak memiliki wakil gubernur (wagub).

Karena itu, kata Prasetyo, Heru membutuhkan bantuan dari anak buahnya, dalam hal ini deputi gubernur.

"Pelantikan tadi, kami salah satunya (merasa) kasihan juga Pak Pj Gubernur (Heru) ini kan sendiri," kata Prasetyo usai menghadiri pelantikan Marullah sebagai Deputi Gubernur DKI, Jumat (2/12/2022).

"Mungkin kesibukan dia (Heru) sangat padat. Kalau misalkan beliau berhalangan hadir kan bisa deputi gubernur mewakili sebagai gubernur, itu saja kok," sambung politisi PDI-P itu.

Lelang jabatan sekda DKI

Setelah merotasi Marullah menjadi Deputi Gubernur, Heru menegaskan bahwa Pemprov kini tengah melelang posisi sekda definitif pengganti Marullah.

"Pelantikan sekda yang definitif, kalau saya tanya dengan BKD, itu mungkin satu setengah bulanlah dari mulai sekarang. Desember-akhir Januari-lah, kan di-bidding (lelang)," kata Heru.

Menurut Heru, sekda definitif merupakan aparatur sipil negara (ASN). Namun, Heru belum memerinci kriteria lainnya.

"(Kriteria dari) ASN," tutur Heru.

Sebelum ada pejabat definitif, posisi sekda DKI dijabat oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta Uus Kuswanto dengan status Penjabat (Pj) Sekda DKI.

Prasetyo menduga, posisi sekda definitif akan diisi oleh sosok dari luar Pemprov DKI.

Prasetyo menyatakan, pemerintah pusat selaku yang berwenang mengangkat sekda definitif bisa jadi tidak mengangkat Uus Kuswanto sebagai sekda definitif.

Pemerintah pusat, duga Prasetyo, akan mengangkat sosok di luar Pemprov DKI Jakarta sebagai sekda definitif.

"(Sekda definitif) nanti ada lagi dari pemerintah. Kalau sekda kan sudah ditangani pemerintah pusat ya, (akan ada) asesmen baru lagi," sebut Prasetyo.

"Kalau dari saya ya, feeling saya, (sekda definitif) dari luar (Pemprov DKI), bukan dari dalam. Pak Uus-nya kembali ke Asisten (Kesejahteraan Rakyat) lagi," sambung dia.

Apa itu deputi gubernur?

Sebagai informasi, di Pemprov DKI Jakarta, deputi gubernur dibagi menjadi empat bidang, yaitu bidang tata ruang, bidang industri perdagangan dan transportasi, bidang kebudayaan dan pariwisata, serta bidang pengendalian kependudukan dan permukiman.

Deputi gubernur ada karena amanat undang-undang. Jabatannya ada di atas sekretaris daerah. Deputi gubernur pun bisa memberikan rekomendasi kepada gubernur.

Tak hanya itu, di acara protokoler, deputi gubernur bisa mewakili gubernur.

Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI pun memiliki empat deputi gubernur.

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/04/11272731/saat-heru-budi-rotasi-marullah-dari-sekda-jadi-deputi-gubernur-kewalahan

Terkini Lainnya

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke