Posisi Sekda DKI Dilelang, PDI-P Harap Tak Ada Rangkap Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, berharap orang yang mengisi posisi sekretaris daerah (sekda) DKI nantinya tidak rangkap jabatan.

Pemerintah Provinsi DKI tengah mempersiapkan proses lelang jabatan untuk mengisi posisi sekda DKI yang ditinggalkan Marullah Matali. 

Marullah baru-baru ini dicopot dari posisinya sebagai sekda DKI dan ditunjuk menjadi Deputi Gubernur bidang Kebudayaan dan Pariwisata. 

Posisi sekda DKI pun diisi Uus Kuswanto penjabat sementara. Uus akan menjabat hingga sekda definitif terpilih melalui proses lelang jabatan. 

"Sekarang rangkap jabatan agak mengganggu kinerja juga. Misal sekarang PJ-nya (sekda) Pak Uus. Sementara Pak Uus posisinya sebagai asisten (kesejahteraan rakyat), kalau ini terlalu lama kan juga tidak akan maksimal membangun koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder," kata Gembong, Jumat (9/12/2022).

Gembong juga berharap, sekda DKI nantinya bisa membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda).

"Mereka yang lincah, bisa membangun komunikasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan, di DKI maupun pemerintah pusat. Kuncinya kan di situ," tutur Gembong.

"Komunikasi dan koordinasi itu menjadi hal yang penting melakukan percepatan proses pembangunan di Jakarta," kata dia.

Adapun Pemprov DKI mengaku tengah mempersiapkan proses lelang jabatan sekda DKI Jakarta.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya menyatakan, jajarannya akan mengumumkan pembukaan proses lelang saat semua telah disiapkan.

"Kalau ada (lelang jabatan sekda DKI), akan diumumkan secara terbuka," kata Maria kepada awak media, Kamis (8/12/2022).

"Jadi, ditunggu saja karena kami sedang mempersiapkan administrasinya (lelang jabatan sekda DKI)," sambung dia.

Usai proses lelang jabatan itu resmi dibuka, akan ada sejumlah tahap yang harus dilalui oleh sang pendaftar.

Tahapan ini adalah pendaftaran, verifikasi data, tes tertulis dan penulisan makalah, tes kompetensi, dan tes kesehatan.

Sementara itu, pendaftar jabatan sekda DKI minimal memiliki gelar sarjana atau diploma IV, memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif minimal 7 tahun.

Lalu, sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama minimal 2 tahun, usia paling tinggi 58 tahun, dan sehat jasmani serta rohani.

Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Panitia seleksi jabatan lantas bakal menyortir nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi.

Nama-nama ini lalu akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk kemudian dipilih sebagai sekda DKI definitif.