Usulan DPRD DKI agar PJLP yang Lewati Batasan Usia 56 Tahun Tak Langsung Dipecat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta agar peraturan baru tentang batas usia penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) yang kini maksimal 56 tahun ditunda hingga tahun depan.

Hal ini diterapkan agar PJLP yang mepet berusia 56 tahun bisa segera mencari pekerjaan di tempat lain.

"Misalnya satu tahun ke depan untuk memberikan kesempatan kepada PJLP terkait mencari pekerjaan di tempat lainnya," tutur Mujiyono, Selasa (13/12/2022).

Ia menilai Kepgub Nomor 1095 Tahun 2022 ini diterbitkan tanpa sosialisasi yang maksimal. Hal ini membuat para PJLP merasa resah dan merasa berkeberatan.

Selain itu, Mujiyono menyarankan Heru Budi agar menyisipkan satu poin tambahan dalam Kepgub Nomor 1095 Tahun 2022, yaitu kontrak kerja PJLP yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pekerjaannya dapat diperpanjang.

"PJLP yang melewati usia 56 tahun, namun berdasarkan evaluasi kinerja masih memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan, maka terhadap PJLP tersebut dapat dikecualikan," kata Mujiyono.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kini hanya mempekerjakan pegawai PJLP berusia maksimal 56 tahun. Heru juga mengatur batas minimal usia PJLP, yakni 18 tahun.

Peraturan ini tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang diteken pada 1 November 2022.

PJLP adalah orang perorangan yang diperoleh melalui proses pemilihan pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah, kecuali pendidik, tenaga kependidikan, dan PJLP pada BLUD.

Beberapa posisi yang diisi oleh PJLP adalah pasukan oranye hingga biru yang ada tiap kelurahan di Jakarta.

Sementara itu, berdasarkan aturan yang sama, pengadaan PJLP dilaksanakan berdasarkan jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan, dan standar satuan harga PJLP yang ditetapkan berdasarkan analisis jenis pekerjaan, beban kerja, dan evaluasi jenis pekerjaan.

(Penulis : Muhammad Naufal | Editor : Ambaranie Nadia Kemala Movanita)