Usai Disinggung Jokowi, Heru Budi Bakal Tinjau TPST Bantar Gebang

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (2/12/2023) siang.

Berdasar jadwal resmi yang diterima Kompas.com, Heru Budi akan meninjau TPST Bantar Gebang pada pukul 13.45 WIB.

Sementara ini, masih belum diketahui tujuan Heru Budi meninjau TPST Bantar Gebang.

Meski berada di Bekasi, namun TPST Bantar Gebang dikelola bersama-sama antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi.

Di satu sisi, berdasarkan informasi yang diterima Kompas.com, sistem refuse derived fuel (RDF) plant telah terinstal di TPST Bantar Gebang.

Adapun RDF plant adalah hasil pemisahan sampah padat perkotaan antara fraksi yang mudah terbakar dengan fraksi yang sulit terbakar.

RDF berasal dari sampah yang mudah terbakar dan memiliki nilai kalor tinggi, seperti plastik, kertas, kain, dan karet/kulit.

Peninjauan ini juga dilakukan usai Heru Budi merespons singgungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pengelolaan sampah di Ibu Kota.

Usai disinggung Jokowi, Heru lalu menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejatinya telah memiliki fasilitas terkait penanganan sampah, yakni sistem RDF plant yang terinstal di TPST Bantar Gebang.

“Ya, kan kita sudah ada di (TPST) Bantar Gebang, sudah ada sistem RDF,” tutur Heru, 22 Desember 2022.

“Mungkin beliau (Jokowi) akan melihat ke sana (TPST Bantar Gebang),” sambungnya.

Eks Wali Kota Jakarta Utara itu menegaskan, pemerintah daerah yang seharusnya bertanggung jawab atas penanganan sampah di Tanah Air tak hanya Pemprov DKI saja.

Menurut Heru, pemerintah daerah di seluruh Tanah Air harus bertanggung jawab atas penanganan sampah.

“Dan tidak hanya Jakarta aja kan, seluruh Indonesia juga harus memperhatikan masalah sampah,” ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, menurut Jokowi, sejak dirinya menjadi Wali Kota Solo hingga saat ini belum pernah ada pemda yang mampu menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh.

Sehingga, dia meminta agar pemda memanfaatkan dana untuk pengelolaan lingkungan hidup salah satunya digunakan untuk menyelesaikan persoalan sampah.

"Untuk awal menurut saya urusan sampah menjadi prioritas, saya pengalaman sejak wali kota sampai sekarang urusan sampah belum pernah namanya beres," ujar Jokowi, 21 Desember 2022.

"Mau membuat insenerator (pembakar sampah padat) saja urusan yang namanya tapping fees sampai sekarang itu di Solo belum," lanjutnya.

Padahal, menurut Jokowi, program penanganan sampah di Solo dengan pengadaan insenerator sudah dimulainya sejak 20 tahun lalu.