Pemprov DKI Kurangi Titik JakWifi, PDI-P: Masyarakat Miskin Perlu Internet

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyayangkan pengurangan layanan internet gratis (JakWifi) bagi masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Jakarta (Pemprov DKI).

Menurut Gembong, masyarakat masih membutuhkan akses internet JakWifi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebab, mereka tidak perlu merogoh kocek untuk membeli paket seluler agar bisa berkegiatan online.

"Tapi ketika tidak ada akses internet yang bisa dinikmati melalui gratis itu maka yang terjadi biaya orang miskin jadi lebih mahal," kata Gembong dalam keterangannya, Sabtu (7/1/2022).

Gembong berpandangan, akses internet sejatinya bukan hanya diperuntukan bagi kalangan masyarakat berpenghasilan tinggi.

Akan tetapi, akses internet juga dibutuhkan bagi seluruh lapisan masyarakat, terkhusus masyarakat miskin yang berhadapan dengan sistem belajar online.

"Sekarang akses internet itu bukan untuk orang kaya saja, tapi khususnya masyarakat miskin yang mereka memiliki anak-anak sekolah juga masih membutuhkan,” kata Gembong.

Meski MBR sudah mendapat bantuan dana melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), kata Gembong, bantuan itu tidak termasuk dengan akses digital anak-anak.

Ia menganalogikan, jika dalam satu keluarga memiliki dua hingga tiga anak yang masih sekolah, mereka akan mengeluarkan biaya lebih mahal dalam setiap minggunya.

“Mereka sekali beli paket Rp 50.000 dan habis dalam seminggu, kalau anaknya ada tiga bisa Rp 150.000 seminggu," kata Gembong.

"Sementara saya yang kategorinya orang mampu katakanlah, saya cukup bayar Rp 400.000 (langganan internet rumah) sebulan sudah cukup untuk satu keluarga,” ujar tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurangi titik jaringan internet (wifi) di Ibu Kota dari 3.500 titik menjadi 1.263 titik pada tahun ini.

Fasilitas ini merupakan bagian program JakWifi, yaitu program gratis internet yang diluncurkan oleh Pemprov DKI pada 2020.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfotik) DKI Raides Aryanto mengatakan hal itu dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat setelah pandemi Covid-19.

"Karena pengurangan anggaran, jadi kuantitas berkurang," kata Raides, dilansir dari Antara, Selasa (3/1/2023).

Raides berujar, Diskominfotik sebelumnya mengajukan anggaran sebesar Rp 174 miliar, namun yang disetujui sebesar Rp 56 miliar.

Berdasarkan hasil survei, lanjut dia, pada Desember 2021, sekitar 56 persen jaringan internet gratis, Jakwifi, digunakan untuk kepentingan pembelajaran jarak jauh karena saat itu dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19.

Begitu juga survei pada Maret 2022, Jakwifi masih digunakan untuk pembelajaran jarak jauh karena masih pandemi Covid-19.

Namun, berdasarkan hasil survei terakhir pada 2022, Jakwifi untuk kepentingan pembelajaran jarak jauh sudah menurun menjadi 27,5 persen.

Selebihnya, kata dia, berdasarkan hasil survei, Jakwifi digunakan untuk kepentingan hiburan dan informasi.

"Pada masa peralihan pandemi ke endemi tahun lalu (2022), pada November terjadi penurunan 27,5 persen. Sebanyak 50,7 persen itu digunakan masyarakat untuk hiburan, cari informasi," katanya.

Meski secara kuantitas titik wifi berkurang, lanjut dia, akses jaringan internet gratis di rukun warga (RW) di Jakarta masih tetap ada dan tidak dihilangkan atau dihapus.

“Tidak ada internet yang mati di masyarakat, (hanya) berkurang jumlah titiknya," kata Raides.

"Nanti pertengahan tahun ini, kami akan evaluasi lagi, lihat lagi tingkat penggunaan masyarakat. Kalau tinggi, kami akan sampaikan di APBD perubahan," ucap dia menambahkan.