Salin Artikel

Demi Kurangi Beban PSO, DPRD DKI Desak Transjakarta Cari Pendapatan Selain Penjualan Tiket

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) segera melakukan terobosan bisnis untuk menambah pendapatan selain dari penjualan tiket (non-farebox).

Hal tersebut, kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, sebagai salah satu upaya mengurangi beban public service obligation (PSO) yang setiap tahun diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kepada PT TransJakarta.

"Terobosan harus dilakukan, semisal badan bus bisa dijual itu. Orang mau kok investasi di situ," ujar Prasetyo, dilansir dari Antara, Jumat (13/1/2022).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, DPRD DKI Jakarta telah menyetujui penambahan PSO Rp 300 miliar menjadi Rp3,5 triliun.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail juga sepakat agar PT TransJakarta sesegera mungkin melakukan terobosan untuk meningkatkan pendapatan.

Selain bisa mengurangi beban PSO, jasa transportasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan dividen yang diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta setiap tahunnya.

"Seiring berjalan, dengan peningkatan pendapatan dari non-farebox nanti, paling tidak operasional yang selama ini masih 100 persen dibebankan kepada PSO bisa dikurangi. Idealnya bisa memberikan kontribusi kepada Pemprov DKI," katanya.

Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT TransJakarta, Lies Permana Lestari mengatakan, pihaknya sedang menggodok tiga program agar bisa mempunyai pendapatan dari non-farebox.

Dia optimistis tahun pertama ini dapat meraup hingga Rp 600 miliar. Salah satu programnya, kata Lies, melakukan branding di halte maupun di bus dengan bentuk statis ataupun digital.

Lalu melakukan penamaan halte (naming rights) seperti yang telah dilakukan PT MRT Jakarta serta menyewakan papan digital (digital signage) kepada pihak luar untuk beriklan.

"Paling terbesar dari branding bus dan halte, bisa sampai 60 persen dari pendapatan 'non-farebox' kami," tutur Lies.

"Untuk aset yang ada, kami juga punya digital signage di 225 titik. Kami akan coba sounding ke klien untuk bisa beriklan," tuturnya.

https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/13/22300031/demi-kurangi-beban-pso-dprd-dki-desak-transjakarta-cari-pendapatan-selain

Terkini Lainnya

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke