Ditekan Massa Ojol, Anggota DPRD Ini Akhirnya Sebut Fraksi PDI-P Tolak ERP di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina bimbang saat dimintai tanggapan terhadap penerapan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) di Ibu Kota.

Sebelum Wa Ode menyatakan sikap, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta/Wakil Ketua Fraksi PKS Ismail terlebih dahulu menyatakan fraksinya menolak penerapan ERP di Ibu Kota.

Hal ini terjadi di hadapan pengemudi ojek online (ojol) yang berunjuk rasa di depan Gedung DRPD DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023). Mereka menolak ERP diterapkan di Ibu Kota.

Wa Ode semula menyebut Fraksi PDI-P bakal mendukung hal yang menjadi keinginan rakyat.

"Kalau dari saya, yang namanya dari rakyat, lahirnya dari hati sanubari kalian. Apa yang kalian harapkan, partai wong cilik pasti mendukung apa yang kalian inginkan. Kita akan kawal ini sesuai kemauan kalian, kemauan masyarakat," urainya di atas mobil komando.

Mendengar jawaban itu, orator lantas meminta Wa Ode agar memberi pernyataan yang lebih jelas lagi terkait sikap Fraksi PDI-P terhadap penerapan PDI-P.

Namun, kepada pengunjuk rasa, Wa Ode justru kembali memberikan jawaban yang tak tegas.

"PDI-Perjuangan, gimana maunya rakyat, itu pasti yang diikuti. Gitu aja, merdeka!" tutur dia.

Sang orator kembali merasa tidak puas dengan jawaban tersebut. Orator kembali menekan Wa Ode untuk memberikan jawaban.

"Pernyataan yang tegas saja, gini, kita tidak ingin bahasanya masih ambigu. Kalau ternyata rakyatnya entah yang mana pingin ini (ERP) lanjut, kan lanjut, Bu. Tapi kita pingin statement dari Ibu, di depan massa aksi yang menolak ini, Ibu menyatakan dengan tegas, 'Fraksi PDI-P menolak'," urai orator.

Wa Ode lantas bertanya apakah pengunjuk rasa menolak ERP. Usai mendengar jawaban massa aksi, Wa Ode mengaku fraksinya bakal membantu massa aksi untuk menolak penerapan ERP di Ibu Kota.

"Saya tanya, teman-teman semua nolak? Semua nolak? Baik, kita akan bantu untuk tolak (penerapan ERP)," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, pantauan Kompas.com sekitar pukul 11.47 WIB, terdapat seratusan para pengemudi ojol yang memenuhi area depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Mereka membawa sejumlah poster berisikan penolakan penerapan ERP.

"Wahai legislator Jakarta yang terhormat jangan pernah terbesit di pikiranmu berlakukan ERP jika masih berharap suara kami di (pemilihan umum) 2024," demikian yang tertulis di salah satu poster yang terpampang.

Sebagai informasi, sistem ERP tercantum dalam rencana peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).

Berdasar Raperda PL2SE, ERP akan diterapkan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB-22.00 WIB.

Usulan Dishub DKI Jakarta, pengendara kendaraan yang melewati ERP akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19.000.

Dalam Raperda PL2SE, ERP akan diterapkan di 25 ruas jalan di Ibu Kota.