Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polri Jadi Tersangka, Pakar Hukum: Kontradiktif dan Tidak Tepat!

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum dari Dalimunthe & Tampubolon Laywers (DNT Lawyers) Boris Tampubolon menilai, mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Muhammad Hasya Atallah Saputra, yang tewas diduga ditabrak oleh pensiunan polisi tak bisa ditetapkan sebagai tersangka.

Seperti diketahui, Hasya tewas usai tertabrak mobil yang dikendarai pensiunan anggota Polri, pada 6 Oktober 2022. Namun, belakangan polisi justru menetapkan almarhum Hasya sebagai tersangka kecelakaan itu.

Dalam konteks hukum, kata Boris, seorang korban dalam suatu perkara tentu tidak tepat dijadikan tersangka sekaligus. Menurut dia, lawan dari korban adalah pelaku atau tersangka.

"Bagaimana mungkin dalam satu perkara korban menjadi tersangka? Itu kontradiktif," tutur Boris kepada Kompas.com, Jumat (27/1/2023).

Selain itu, kata Boris, korban tewas dalam kecelakaan itu tidak tepat ditetapkan sebagai tersangka apabila dilihat dari segi proses hukum.

Pasalnya, menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, penetapan tersangka harus berdasarkan minimal dua alat bukti.

Hal itu, kata Boris, tertuang dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Jadi, kata Boris, seseorang hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka setelah ia sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka.

"Pertanyaannya apakah almarhum ini sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam proses penyelidikan dan penyidikan? Bila belum pernah, maka tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka," kata dia.

Dalam konteks undang-undang lalu lintas, Boris juga menegaskan bahwa tidak mungkin korban itu menjadi tersangka. Menurut dia, pihak yang menjadi tersangka itu adalah si pelaku.

Seperti diketahui, Hasya ditetapkan sebagai tersangka atas kecelakaan yang mengakibatkan dirinya sendiri tewas. Ia dijerat dengan Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kendati demikian, Boris berpandangan dalam Pasal 310 Ayat 4 UU 22/2009 tentang itu disebutkan bahwa pelaku atau tersangka dalam kecelakaan adalah orang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

"Pasal itu (isinya) bukan lalai menyebabkan mati diri sendiri. Sehingga korban kecelakaan lalu lintas yang dijadikan tersangka itu tidak tepat," kata Boris.

Sejauh ini, polisi menyatakan Hasya tewas karena kelalaiannya sendiri, bukan akibat kelalaian pensiunan anggota Polri yang menabraknya. Karena itulah Hasya ditetapkan sebagai tersangka meski meninggal dunia.

Kemudian, kuasa hukum dan keluarga Hasya menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) perkara kecelakaan lalu lintas dengan nomor B/42/I/2023/LLJS tanggal 16 Januari 2023.

Dalam SP2HP itu, dilampirkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan nomor B/17/2023/LLJS tanggal 16 Januari 2023.