Pemprov DKI Tak Lagi Bangun Rumah DP Rp 0, tetapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini sudah tidak lagi berwenang atas pembangunan rumah down payment (DP) Rp 0.

Pembangunan program yang digagas eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu kini diserahkan kepada pihak ketiga.

Lantas, apa kewajiban Pemprov DKI berkait program rumah DP Rp 0?

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko berujar, jajarannya masih memiliki tanggung jawab atas program rumah DP Rp 0.

"Pemprov (DKI) hanya memfasilitasi pembiayaan kepada masyarakat calon penerima manfaat hunian tanpa uang muka tersebut (rumah DP Rp 0)," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

Dengan kata lain, Pemprov DKI hanya membantu dari sisi pembiayaan kepada warga yang hendak membeli rumah DP Rp 0.

"Jadi, bukan dari sisi penyediaan suplai huniannya, tapi dari sisi bantuan pembiayaan untuk bisa mendapatkan hunian tersebut," ucap Sarjoko.

Dalam kesempatan itu, ia turut mengungkapkan Pemprov DKI tidak ikut campur untuk melakukan pengadaan lahan hunian DP Rp 0.

Menurut Sarjoko, pengadaan lahan sepenuhnya dilakukan pihak ketiga yang hendak membangun hunian DP Rp 0.

Katanya, karena aset hunian DP Rp 0 itu akan dimiliki oleh pembeli, aset lahan untuk program tersebut harus dimiliki oleh pihak ketiga.

"Oh (Pemprov DKI) tidak (melakukan pengadaan lahan) karena kalau hunian terjangkau dengan skema kepemilikan tanpa uang muka ini, kan mekanisme dijual," ucap dia.

"Dijual itu, asetnya harus aset mereka, aset pihak ketiga," sambung Sarjoko.

Selain membantu pembiayaan pembeli rumah DP Rp 0, Pemprov DKI juga fokus memasarkan program tersebut.

Kata Sarjoko, ada dua rumah DP Rp 0 yang hendak dipasarkan, yakni Nuansa Cilangkap dan Pondok Kelapa tahap dua.

"Untuk 2023, kami targetnya masih memasarkan yang (Nuansa) Cilangkap sama yang Pondok Kelapa tahap kedua," tuturnya.

Sebagai informasi, DPRKP DKI Jakarta memang tak menganggarkan pembangunan hunian DP Rp 0 dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

Kemudian, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya selaku BUMD DKI juga tak mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) untuk membangun rumah DP Rp 0 dalam APBD 2023.

Sarana Jaya diketahui berwenang untuk membangun DP Rp 0.