Saat Jumlah Masyarakat Miskin Ekstrem di Jakarta Meningkat...

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah masyarakat miskin ekstrem di Jakarta dilaporkan semakin bertambah.

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat, sebesar 0,89 persen dari total 10,7 juta warga Jakarta tergolong kelompok miskin ekstrem.

Sementara itu pada Maret 2021 lalu, persentase warga miskin ekstrem ada di angka 0,6 persen. Artinya, ada kenaikan persentase sebanyak 0,29 persen, sebagaimana dilansir Kompas.id.

Adapun karakteristik rumah tangga penduduk dengan kemiskinan ekstrem adalah kepala keluarga berusia 45,5 tahun, rata-rata lulusan SMA, memiliki tanggungan anggota keluarga balita dan lansia, serta kondisi rumah yang sempit dan tidak layak.

Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta Suryana mengatakan, yang juga dijadikan indikator adalah kemampuan penduduk tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Rata-rata pengeluaran masyarakat miskin ekstrem per kapita kurang dari Rp 11.633 per hari atau Rp 348.990 per bulan.

BPS DKI mendapat arahan dari Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk menelusuri puluhan ribu warga miskin ekstrem di Ibu Kota tersebut.

“Tadi arahan dari Pj Gubernur bahwa akan menelusuri siapa, di mananya (warga miskin ekstrem). BPS akan melakukan verifikasi data," ujar dia.

"Kemudian dilakukan semacam intervensi terbaik apa yang harus dilakukan agar kemisikinan ekstrem di DKI Jakarta bisa tertuntaskan," lanjut Suryana.

Penduduk miskin ekstrem paling banyak tinggal di wilayah Jakarta Utara dan paling sedikit tinggal di Jakarta Barat. Menurut Suryana, angka kemiskinan ekstrem berpotensi terus naik serta sulit diturunkan.

Strategi pemerintah

Sementara itu, Heru Budi mengungkapkan, pemerintah provinsi (pemprov) sedang mengupayakan program intervensi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem di Ibu Kota.

”Saya minta agar seluruh jajaran turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data by name by address yang akurat sehingga dapat ditemukan akar masalahnya dan segera dilakukan intervensi yang tepat sasaran,” tutur Heru.

Selanjutnya, Pemprov DKI akan memberikan bantuan sosial berupa Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah, Kartu Anak Jakarta, Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta.

Ada pula Jaminan Sosial Kesehatan, Subsidi Pangan, Subsidi Air Bersih, Subsidi Tangki Septik, Subsidi Rusunawa, dan Subsidi Transportasi.

Pemprov DKI juga akan berupaya meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat miskin ekstrem tersebut dengan memberikan pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu.

Heru menargetkan 0 persen masyarakat miskin pada 2024 di Jakarta.

(Kompas.id: Rivaldo Arnold Belekubun, Kompas.com: Muhammad Naufal)

Artikel ini telah tayang sebagian di Kompas.id dengan judul “Kemiskinan Ekstrem di Jakarta Naik, Penanganan Mesti Efektif dan Tepat Sasaran”.