Para pengemudi ojol menolak rencana penerapan jalan berbayar atau atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta.
Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, massa berkumpul di depan gerbang masuk Gedung Balai Kota DKI.
Tampak ada satu mobil komando di tengah keberadaan massa aksi. Seorang orator dari atas mobil komando menyuarakan pendapat dengan pengeras suara.
"ERP disahkan, sengsara kita, terutama ojol. ERP menyengsarakan kami! Kami, ojol, merasa keberatan!" kata salah satu orator dari atas mobil komando.
Saat ditanya orator, para peserta aksi sepakat menolak penerapan ERP di Ibu Kota.
"Apakah ERP bisa disahkan?" tanya orator berteriak.
"Tidak," jawab para pengemudi ojol.
Sebelumnya, para pengemudi ojol juga berdemo di Gedung DPRD DKI Jakarta untuk menyuarakan hal yang sama.
Para pengemudi ojol menolak penerapan ERP yang dianggap akan mengurangi pendapatan mereka.
Sebab, pengemudi ojol juga rencananya akan dikenai tarif setiap kali melewati jalan berbayar.
Untuk diketahui, sistem ERP tercantum dalam rencana peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).
Berdasarkan Raperda PL2SE, ERP akan diterapkan setiap hari mulai pukul 05.00-22.00 WIB.
Usulan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, pengendara kendaraan yang melewati ERP akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19.000.
Dalam Raperda PL2SE, ERP akan diterapkan di 25 ruas jalan di Ibu Kota.
https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/08/12464701/demo-di-balai-kota-dki-massa-ojol-erp-menyengsarakan-kami