Luluhnya Kadishub DKI Usai Berkali-kali Diprotes Massa, Transportasi "Online" Dijanjikan Tak Dikenakan Tarif ERP

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa pengemudi ojek online (ojol) berkali-kali mengajukan protes atas rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di depan Gedung Balai Kota DKI.

Pasalnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo pernah menegaskan bahwa transportasi online akan tetap diwajibkan membayar ketika ERP diterapkan.

Pemprov DKI Jakarta saat itu berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lantaran transportasi online bukan kendaraan pelat kuning.

Hal itu pun memicu gelombang protes dari pengemudi transportasi online. Dalam unjuk rasa yang digelar beberapa kali, pengunjuk rasa mengatakan perapan ERP akan semakin menyusahkan mereka.

Masih menyuarakan hal yang sama, pengemudi transportasi online kembali mendatangi Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/2/2023) siang.

Kadishub DKI janji ojol tak kena tarif ERP

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menemui massa aksi dari pengemudi ojek online yang berkumpul di depan pintu gerbang Balai Kota DKI Jakarta sejak Rabu siang tadi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Syafrin menemui massa ojol pukul 15.26 WIB. Saat itu, massa aksi telah berdemo sekitar lebih dari tiga jam di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta.

Tak sendirian, Syafrin menemui massa aksi ojol ditemani oleh salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Syafrin turut menaiki mobil komando bersama beberapa orator.

"Untuk angkutan online itu tidak dikenakan ERP. Jadi apa yang menjadi tuntutan ini akan masuk ke dalam pembahasan kembali," ujar Syafrin dari atas mobil komando.

Untuk diketahui, sistem ERP tercantum dalam rencana peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).

Berdasar Raperda PL2SE, ERP akan diterapkan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB-22.00 WIB di 25 ruas jalan di Ibu Kota. Usulan Dishub DKI Jakarta, pengendara kendaraan yang melewati ERP akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19.000.

Tak hanya massa pengemudi transportasi online. Nada penolakan juga terdengar dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Terlebih, massa sempat ancam tak akan pilih legislator yang mendukung ERP.

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyatakan akan menolak penerapan ERP di Ibu Kota. Hal itu ia sampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS Ismail, di hadapan pengemudi ojol yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023).

"Menyambung pernyataan sikap Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu, bahwa Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP)," ucap Ismail saat itu.

Ismail pun berjanji bakal membuka ruang bagi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya berkaitan dengan penerapan ERP.

Hal senada juga disampaikan Wakil Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina. Di hadapan pengunjuk rasa, Wa Ode menyebut Fraksi PDI-P bakal mendukung keinginan rakyat.

"Apa yang kalian harapkan, partai wong cilik pasti mendukung apa yang kalian inginkan. Kami akan kawal ini sesuai kemauan kalian, kemauan masyarakat," kata dia.

Di tengah gelombang penolakan itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan penerapan ERP belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Itu kan prosesnya (penyusunan payung hukum ERP) masih lama," ujar Heru, Jumat (27/1/2023).

Salah satu tahapan yang harus dilalui untuk merampungkan payung hukum itu, yakni diskusi dengan para ahli transportasi. Oleh sebab itu, penerapan ERP di DKI Jakarta pun belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Masih ada tahapan-tahapan (yang harus dilakukan), (yakni) tahapan diskusi dengan ahli-ahli transportasi. Masih jauh," ujar dia.

(Penulis: Muhammad Isa Bustomi, Irfan Maullan | Editor: Ihsanuddin: Muhammad Naufal, Nursita Sari)