IMB Lahan Sekitar Depo Pertamina Plumpang Terbit Begitu Saja, Anggota DRPD DKI: Ngasih Angin Surga

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta era eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan PT Pertamina disebut tidak berjalan.

Hal ini dinyatakan Anggota Fraksi PDI-P DRPD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak, menanggapi kebijakan Anies menerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.

Jhonny berujar, koordinasi tak berjalan karena Anies secara sepihak menerbitkan IMB Sementara atas kawasan tersebut.

Padahal, menurut Jhonny, lahan di sekitar Depo Plumpang adalah milik PT Pertamina.

"Koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pertamina, di eranya Anies, enggak jalan," ungkap Jhonny melalui sambungan telepon, Senin (6/3/2023).

"Pak Anies pokoknya main (berikan IMB Semetara) begitu saja, ngasih angin surga kepada masyarakat," lanjutnya.

Johnny menekankan, persoalan lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang seharusnya menjadi permasalahan antara warga dengan PT Pertamina, bukan warga dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Di sini kan bukan Pemprov DKI berhubungan dengan masyarakat, dalam artian berhubungan kepemilikan. Tapi, kan (warga) dengan Pertamina, dalam hal ini BUMN," tutur Jhonny.

Dia menilai, sebaiknya saat itu Anies membangun infrastruktur air bersih untuk warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

"Kalau bagi saya, ketika katakanlah masyarakat bisa mengakses air PAM dan sebagainya, saya setuju saja karena ini kan persoalan kemanusiaan ya," ujar Jhonny.

Sebagai informasi, Anies menerbitkan IMB Sementara pada 2021. Semula, Anies melalui pakta integritasnya berjanji akan memberikan hak atas lahan kepada warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

Anies menjanjikan hal itu saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017.

Usai menjadi Gubernur DKI, karena tak bisa memberikan hak atas lahan itu, Anies menerbitkan IMB kawasan.

Terkini, Depo Pertamina Plumpang terbakar pada Jumat (3/3/2023) malam. Kebakaran menyebabkan 19 orang meninggal dunia dan 49 luka-luka.

Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (5/3/2023), sebanyak 1.085 warga saat ini masih berada di pengungsian.