DPW IKAPPI: Pemerintah Perlu Melihat Pedagang Pakaian Bekas Impor sebagai Kawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pembina Wilayah (DPW) DKI Jakarta Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) berpendapat bahwa pemerintah seharusnya dapat memandang para pedagang pakaian bekas impor atau ‘thrift’ sebagai kawan.

Sebagai informasi pemerintah tengah gencar melakukan penertiban terkait penjualan pakaian  bekas impor tersebut.

“Pemerintah perlu melihat para pedagang ini sebagai kawan. Setelah kejadian ini, (baiknya para pedagang ini) diayomi, diasistensi, dibina, agar tidak serta merta hanya sebatas menindak dan membunuh rezeki masyarakat kecil khusus para pedagang pakaian bekas,” kata Ketua DPW IKAPPI DKI Jakarta Miftahudin, Selasa (21/3/2023).

Kendati demikian, Miftahudin menyatakan setuju dan mendukung segala regulasi pemerintah terkait pelarangan impor pakaian bekas.

“Apalagi ini isunya berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan lingkungan,” tutur dia.

Miftahudin juga menegaskan bahwa IKAPPI tetap peduli kepada pedagang yang terimbas akibat pelarangan ini.

“Kami dari IKAPPI tetap membela teman-teman pedagang yang terkena imbas persoalan ini. Karena, tidak sedikit pedagang yang menggantungkan hidupnya di bisnis jual beli pakaian bekas ini,” ujar dia.

Terkait fenomena ‘thrifting’ itu sendiri, Miftahudin mengungkapkan bahwa dirinya telah tahu-menahu soal fenomena tersebut sejak lama.

“Bukan lantaran tren ingin mendapatkan pakaian branded dengan harga murah atau untuk gaya-gayaan,” kata Miftahudin.

“Melainkan sebagian besar masyarakat menengah ke bawah lebih ke inisiasi mengatur keuangan atas kebutuhan mendasar seperti pakaian (sandang) dengan kualitas bagus tapi dengan harga cocok di kantong,” lanjut dia.