Lolos Jadi Sasaran Kambing Hitam Peredaran Sabu Teddy Minahasa, Syamsul Ma'arif Dituntut 17 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Syamsul Ma'arif turut jadi perhatian dalam pusaran peredaran sabu yang dikendalikan Inspektur Jenderal Teddy Minahasa.

Dalam persidangan, orang kepercayaan Ajun Komisaris Besar Dody Prawiranegara ini diduga sempat akan dijadikan kambing atas kasus yang menjerat jenderal bintang dua itu.

Namun, jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan Syamsul terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram.

Atas tuduhan itu, Syamsul dituntut hukuman penjara selama 17 tahun oleh JPU dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (27/3/2023).

Terbukti tukar sabu jadi tawas

Jaksa penuntut umum (JPU) menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Syamsul Ma'arif selama 17 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar subsider enam bulan penjara.

"Dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata jaksa dalam persidangan, Senin.

Jaksa menyebutkan, Syamsul terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kesempatan itu, JPU juga mengungkapkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tuntutan Syamsul. Salah satunya soal penukaran barang bukti sabu menjadi tawas.

"Hal yang memberatkan, terdakwa telah menukar barang bukti narkotika jenis sabu dengan tawas," ucap jaksa.

Syamsul juga merupakan perantara jual beli sabu. Selain itu, dia telah menikmati keuntungan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu.

Kemudian, Syamsul dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika. Adapun pengakuan terdakwa jadi hal yang meringankan Syamsul.

Jadi sasaran kambing hitam

Siasat untuk mengkambinghitamkan Syamsul itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan terdakwa Dody Prawiranegara, Rabu (15/3/2023).

Saat itu, tim penasihat hukum Dody menghadirkan istri Dody, Rakhma Darma Putri, dan ayah kandungnya, Irjen (Purn) Maman Supratman, sebagai saksi meringankan.

Kedua saksi itu membeberkan rencana jahat Teddy terhadap terdakwa lain yang terlibat dalam pusaran peredaran sabu, yakni Syamsul Ma'arif.

Syamsul Ma'arif merupakan orang kepercayaan AKBP Dody Prawiranegara. Syamsul merupakan asisten Dody yang turut mengirim paket sabu dari Bukittingi, Sumatera Barat, ke Jakarta.

Rencana itu diutarakan Teddy pada Rakhma setelah Teddy tak berhasil mengintervensi ayah Dody. Rekaman percakapan itu pun diputar di depan majelis hakim, pada Rabu (15/3/2023).

"Saya dapat informasi dari kepala BIN memang ini udah diincar lama, dibuntuti, padahal tujuan kita kan enggak begitu," ungkap Teddy dalam sambungan telepon pada Rakhma.

"Tujuan saya itu supaya Dody bisa nangkep si Anita, lalu saya bisa usulkan ke Bukittinggi lagi 'kan gitu. Nanti bagaimana caranya, kita buang badannya ke Arif (Ma'arif) saja semuanya. Biar Dody juga aman," tutur Teddy lagi.

Menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan Dody, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika.

Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kilogram.

Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta Dody mengambil sabu itu lalu menggantinya dengan tawas. Awalnya, Dody sempat menolak.

Namun, pada akhirnya Dody menyanggupi permintaan Teddy. Dody kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda.

Setelah itu, Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kasranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba. Total, ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa.

Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara.