F-Gerindra Minta Pemprov DKI Segera Lelang Jabatan Kepala Dinas agar Kinerja Tak Terhambat

Adapun jabatan sejumlah kepala SKPD kosong karena rotasi 20 pejabat eselon II.

"Iya, memang sebaiknya lelang jabatan (kepala SKPD DKI yang kosong) secepatnya dilakukan," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Nurhasan melalui sambungan telepon, Rabu (29/3/2023).

Menurut dia, program kerja SKPD DKI bisa terhambat karena kosongnya kepala dinas tersebut. Untuk diketahui, kepala SKPD DKI yang kosong kini diisi pelaksana tugas (Plt).

"Enggak bisa timeline (program kerja) menunggu gara-gara itu (jabatan kosong), jadinya terhambat," ujar Nurhasan.

Dalam kesempatan itu, Nurhasan menyinggung bahwa rotasi 20 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI itu dilakukan secara tiba-tiba.

Ia pun mengaku kaget dengan rotasi besar-besaran tersebut.

"Enggak ada info, tiba-tiba (20 pejabat eselon II Pemprov DKI) dirotasi," ungkap Nurhasan.

"Saya pribadi ya kaget kenapa tiba-tiba ada rotasi," lanjut dia.

Di satu sisi, Nurhasan menganggap wajar rotasi tersebut, jika tujuannya agar kinerja Pemprov DKI lebih baik.

"Saya melihat gini, sepanjang itu untuk kebaikan, menuju untuk lebih baik lagi, ya enggak ada salahnya menurut saya," sebut dia.

Nurhasan mengakui, dari 20 pejabat yang dirotasi, terdapat sejumlah pejabat yang merupakan mitra kerjanya di Komisi D DPRD DKI.

Adapun Nurhasan merupakan anggota Komisi D DRPD DKI.

Menurut Nurhasan, pejabat yang termasuk mitra kerjanya adalah eks Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho serta eks Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko.

"Mereka (Hari Nugroho-Sarjoko) berusaha maksimal memberikan yang terbaik, saya melihat begitu," ungkap Nurhasan.

Sebagai informasi, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merotasi 20 pejabat eselon II pada 21 Maret 2023.

Buntut rotasi 20 pejabat, setidaknya ada tujuh jabatan kepala SKPD DKI Jakarta yang kosong, yakni Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Kemudian, Kepala DPRKP DKI Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta, dan Kepala Biro Hukum DKI Jakarta.