Salin Artikel

15 Juta Kg Beras Premium Mulai Didistribusikan ke Jabodetabek, tapi Pembeliannya Masih Dibatasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 juta kilogram beras premium mulai digelontorkan oleh Food Station dari Pasar Induk Beras Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (21/2/2024).

Namun, pembelian beras premium kemasan lima kilogram di ritel modern se-Jabodetabek masih dibatasi.

Setiap konsumen hanya boleh membeli maksimal dua pak beras premium kemasan lima kilogram per hari.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan, penerapan kebijakan itu berdasarkan rata-rata penggunaan beras dalam sebulan.

"Belanja (beras) di ritel modern adalah untuk konsumsi rumah tangga. Kami sudah hitung, rata-rata dalam sebulan itu (penggunaan beras) lima sampai sepuluh kilogram," ujar dia, Rabu (21/2/2024).

Pembatasan diterapkan agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka secara merata.

Berdasarkan penghitungan Aprindo, rata-rata satu rumah bisa menggunakan beras kemasan lima kilogram untuk dua sampai tiga pekan. Maksimal menggunakan kemasan 10 kilogram.

Untuk mengantisipasi konsumen membeli lebih dari dua pak, seluruh karyawan ritel modern telah diarahkan.

Namun, Roy menegaskan bahwa mereka tidak akan meminta setiap pelanggan untuk menunjukkan kartu tanda pengenal (KTP).

"Kami sudah latih untuk tidak melayani orang yang melakukan pembelian beras berulang. (Pembelian beras berulang) tidak akan diberikan ke yang mukanya sama," ucap dia.

Beras SPHP masih dijual

Meski beras premium mulai digelontorkan ke gerai-gerai ritel modern, Roy menegaskan, beras SPHP dari Bulog masih dijual.

Menurut dia, beras SPHP hadir untuk menstabilkan pasokan harga pangan. Sebab, harga jual beras telah disubsidi pemerintah sehingga menjadi terjangkau.

Roy meyakinkan bahwa harga beras SPHP tidak akan berubah, meski nanti beras premium kembali ke pasaran.

"Kami pastikan menjalankan (menjual) dengan harga yang sesuai harga eceran tertinggi (HET). Harga per kilogram untuk beras SPHP adalah Rp 10.900," papar dia.

Akan tetapi, seluruh ritel modern di Jabodetabek hanya menjual beras SPHP dalam kemasan lima kilogram.

Jadi, nominal yang akan dijumpai masyarakat saat belanja di ritel-ritel modern adalah Rp 54.500.

Sementara itu, harga beras premium adalah Rp 13.900 per kilogram. Namun, yang dijual hanyalah kemasan lima kilogram. Jadi, harganya adalah Rp 69.500.

Untuk beras SPHP sendiri, pembeliannya juga dibatasi seperti beras premium, yakni maksimal dua pak per konsumen per hari.

Tak perlu panic buying

Sejak 15 juta kilogram beras premium mulai didistribusikan, masyarakat sudah bisa langsung membelinya.

Roy mengatakan, masyarakat di Jabodetabek tidak perlu panic buying karena stok aman.

"Kami imbau untuk belanja yang normal, belanja yang wajar, karena beras tersedia," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menambahkan, stok beras di Food Station dan Pasar Induk Beras Cipinang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan retail-retail modern se-Jabodetabek.

Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir stok beras kosong. Namun, untuk semakin meyakinkan masyarakat, pihaknya menyediakan 49.000 ton stok beras.

“Maka, stok 49.000 ton beras sudah cukup untuk memenuhi pasar-pasar (ritel modern) di Jabodetabek. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Kami jamin stok beras (tersedia),” terang Heru Budi.

https://megapolitan.kompas.com/read/2024/02/22/07582501/15-juta-kg-beras-premium-mulai-didistribusikan-ke-jabodetabek-tapi

Terkini Lainnya

Penjambret iPhone 15 di Depan Hotel Pullman Ditangkap, Ternyata Sudah Beraksi 12 Kali

Penjambret iPhone 15 di Depan Hotel Pullman Ditangkap, Ternyata Sudah Beraksi 12 Kali

Megapolitan
Gembok Rumah Warga Terpaksa Dibobol Damkar Saat Padamkan Kebakaran Pasar Poncol Senen

Gembok Rumah Warga Terpaksa Dibobol Damkar Saat Padamkan Kebakaran Pasar Poncol Senen

Megapolitan
Relakan Dagangan Basah, Nanang Bersyukur Kiosnya di Pasar Poncol Tak Ikut Terbakar

Relakan Dagangan Basah, Nanang Bersyukur Kiosnya di Pasar Poncol Tak Ikut Terbakar

Megapolitan
Langkah PDI-P Untuk Pilkada 2024 di DKI dan Sumut Dinilai Tak Ringan

Langkah PDI-P Untuk Pilkada 2024 di DKI dan Sumut Dinilai Tak Ringan

Megapolitan
Akhir Pelarian Caleg PKS Asal Aceh yang Terlibat Bisnis Narkoba, Buron sejak Maret 2024

Akhir Pelarian Caleg PKS Asal Aceh yang Terlibat Bisnis Narkoba, Buron sejak Maret 2024

Megapolitan
Runutan Polemik Kampung Susun Bayam yang Dimulai sejak Pembangunan JIS

Runutan Polemik Kampung Susun Bayam yang Dimulai sejak Pembangunan JIS

Megapolitan
FBJ Deklarasikan Dukungan untuk Anies Baswedan Maju Jadi Calon Gubernur Jakarta 2024

FBJ Deklarasikan Dukungan untuk Anies Baswedan Maju Jadi Calon Gubernur Jakarta 2024

Megapolitan
Diperkosa Ayah Tiri, Anak di Kemayoran Diberi Rp 5.000 Sambil Diancam Dicelakai jika Mengadu

Diperkosa Ayah Tiri, Anak di Kemayoran Diberi Rp 5.000 Sambil Diancam Dicelakai jika Mengadu

Megapolitan
Perkosa Anak Disabilitas, Pemilik Warung di Kemayoran Beri Rp 10.000 agar Korban Tutup Mulut

Perkosa Anak Disabilitas, Pemilik Warung di Kemayoran Beri Rp 10.000 agar Korban Tutup Mulut

Megapolitan
3 Kios di Pasar Poncol dan Satu Rumah Warga Terbakar, Diduga akibat Korsleting

3 Kios di Pasar Poncol dan Satu Rumah Warga Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Polisi Tetapkan Eks Staf Kelurahan di Tangsel sebagai Tersangka Pemerkosaan Remaja

Polisi Tetapkan Eks Staf Kelurahan di Tangsel sebagai Tersangka Pemerkosaan Remaja

Megapolitan
Terkait Dorongan ke Pilkada Sumut, Pengamat: Ahok Digunakan PDI-P buat Pusat Pemberitaan

Terkait Dorongan ke Pilkada Sumut, Pengamat: Ahok Digunakan PDI-P buat Pusat Pemberitaan

Megapolitan
Saat DPRD DKI Kritik Penyelenggaraan PPDB, Berujung Permohonan Maaf Disdik

Saat DPRD DKI Kritik Penyelenggaraan PPDB, Berujung Permohonan Maaf Disdik

Megapolitan
Setelah 1,5 Tahun Dilaporkan, Pelaku Pemerkosaan Remaja di Tangsel Akhirnya Ditangkap Polisi

Setelah 1,5 Tahun Dilaporkan, Pelaku Pemerkosaan Remaja di Tangsel Akhirnya Ditangkap Polisi

Megapolitan
Penolakan Revisi UU Penyiaran Menguat, Kebebasan Pers Terancam dan Demokrasi Dikhawatirkan Melemah

Penolakan Revisi UU Penyiaran Menguat, Kebebasan Pers Terancam dan Demokrasi Dikhawatirkan Melemah

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke