LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) berharap pemerintah langsung memblokir gim online yang mengandung konten kekerasan tanpa terkecuali.

Komisioner LPAI Titik Suharyati mengatakan, pemerintah tidak perlu ragu untuk memblokir gim bermuatan kekerasan karena dapat memberi dampak negatif untuk tumbuh kembang anak-anak.

“Pemblokiran untuk game online yang penuh dengan kekerasan sudah pasti kami sangat mengharapkan. Seperti tertuang di Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2024,” ujar Titik saat dihubungi, Minggu (5/5/2024).

Baca juga: Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir Game Online Bermuatan Kekerasan

Titik mengakui belum ada hasil kajian yang komprehensif mengenai dampak negatif gim online bermuatan kekerasan. Namun, LPAI di berbagai daerah menemukan beberapa kasus anak, yang salah satu pemicunya adalah gim online bermuatan kekerasan.

“Pendampingan anak korban game online ada dilakukan di beberapa LPAI kabupaten/kota. Ada yang dampaknya putus sekolah, mencuri, stroke dan lain-lain,” kata Titik.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan, pemerintah tidak ragu untuk memblokir game online yang bermuatan kekerasan, jika gim itu terbukti memiliki dampak negatif pada anak.

Sandiaga mengatakan, saat ini pihaknya memang sedang membangun ekonomi digital termasuk industri gim daring.

Baca juga: Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran Game Online Mengandung Kekerasan

Namun, ia mengakui bahwa ada dampak yang tidak diinginkan dari game online, misalnya aksi kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Ia mendapat laporan langsung dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) terkait dampak negatif itu.

"Saya dapat keluhan dari KPAI dan LPAI di mana satu game menimbulkan beberapa tindakan kekerasan dan juga kekerasan anak di bawah umur," kata Sandiaga, dilansir dari Warta Kota, Jumat (3/5/2024).

Sandiaga melanjutkan, saat ini Kementerian Parekraf masih menunggu hasil kajian utuh dari KPAI dan LPAI sebelum menindak game online tersebut.

Baca juga: Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir Game Online Bermuatan Kekerasan

Ia juga bakal berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Jika hasil kajian menyeluruh membuktikan bahwa sebuah game online berdampak negatif pada anak, maka pemerintah akan mengambil tindakan.

“Kami menyampaikan bahwa, kami tidak akan ragu-ragu untuk menindak tegas termasuk pemblokiran dari game tersebut jika memang situasi yang mengharuskan melindungi anak-anak kita," ungkap Sandiaga

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, demi mencapai Indonesia emas tahun 2045, maka harus ada perlindungan terhadap anak-anak Indonesia.

Sehingga, kata Sandiaga, tidak boleh anak-anak Indonesia ketagihan bermain game online yang menimbulkan aksi kriminalitas.

Sandiaga pun turut memiliki pengalaman ketika melakukan kunjungan di Bogor. Tangannya saat itu dipegang oleh seorang ibu yang menyampaikan anaknya kecanduan game tembak-tembakan.

"Ini merusak masa depannya karena mereka mulai pinjam uang dari teman-temannya dan akhirnya menghabiskan dana yang banyak. Ini akan kami kumpulkan dan kami sampaikan ke Kominfo untuk segera ditindak," tegasnya.