Pramono Anung Luncurkan Modul Penerimaan Daerah, Pajak Lebih Transparan dan Terdata "Real Time"

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta meluncurkan Modul Penerimaan Daerah (MPD) sebagai langkah strategis dalam modernisasi pengelolaan keuangan daerah.

Inovasi itu menjadi wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, digitalisasi merupakan fondasi utama dalam penguatan pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan agenda Transformasi Digital Pendapatan DKI Jakarta. 

“Kehadiran MPD melengkapi ekosistem transformasi digital yang sebelumnya telah dibangun melalui E-TRAPT dan Pajak Online, sekaligus memperkuat integrasi data lintas perangkat daerah serta mitra perbankan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (19/12/2025).

Hal itu dikatakan Pramono dalam acara peluncuran MPD di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati menambahkan, kehadiran MPD menjadi solusi atas berbagai tantangan pengelolaan pajak daerah yang selama ini dihadapi.

Tantangan itu meliputi  proses pelaporan manual, perbedaan kanal pembayaran antar jenis pajak, keterbatasan data penerimaan secara real time, hingga proses verifikasi dan rekonsiliasi yang belum optimal.

“Dengan MPD, seluruh proses penerimaan daerah kini terpantau secara terintegrasi, akurat, dan near real time,” ungkap Lusiana. 

Dia menegaskan, MPD tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, tetapi juga memperkuat pengawasan, transparansi, serta akurasi data penerimaan daerah. 

Implementasi MPD diharapkan memberikan manfaat strategis, antara lain peningkatan kenyamanan dan kemudahan layanan bagi wajib pajak, pemantauan kepatuhan secara otomatis, integrasi data antarpemangku kepentingan, serta pengambilan kebijakan berbasis data (data-driven policy) guna memperkuat ketahanan fiskal daerah.

Sebagai informasi, MPD diinisiasi Bapenda Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya untuk merancang seluruh aliran data pajak daerah ke dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi.

Integrasi MPD mencakup pengelolaan data tagihan pajak daerah, pencatatan transaksi pembayaran melalui bank persepsi dan lembaga pembayaran lainnya, proses rekonsiliasi penerimaan, hingga penyajian dasbor analisis pendapatan daerah yang dapat dipantau secara real time. 

Seluruh alur dalam MPD dirancang otomatis, daring, dan berbasis big data, serta didukung oleh decision support system berbasis kecerdasan buatan (AI).

Ke depan, Pemprov DKI Jakarta berharap MPD dapat menjadi best practice transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah di tingkat nasional.

MPD juga diharapkan mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah yang modern, transparan, dan berkelanjutan.