Dikejar dan Diintimidasi

Perjalanan karier politik Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini bisa dibilang cukup panjang. Diawali jejak langkahnya di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 1977.

Selama bergabung dengan  PDI, wakil rakyat yang pernah menjabat Sekretaris Cabang GMKI Jakarta,  merasa tidak mendapatkan kebebasan dalam  menjalankan aspirasi politiknya. Maklumlah, waktu itu zaman Orde Baru (Orba). Ruang gerak partai politik dibatasi dan tidak boleh melanggar rambu-rambu yang ditetapkan rezim.

"Saya merasa tidak bisa berbuat banyak di partai pimpinan Soerjadi itu. Makanya timbul keingingan saya untuk melepaskan diri dari kondisi saat itu," ujar Maringan yang lahir di Medan, 28 Oktober 1954. Soerjadi menjadi ketua umum DPP PDI (1986-1993) dan terpilih kembali pada Kongres di Medan pada Juni 1996.  Kongres ini untuk mendongkel Megawati yang waktu itu menjadi ketua umum DPP PDI hasil Munas PDI di Jakarta pada 22 Desember 1993.

Keinginannya untuk membangun sebuah iklim demokrasi yang utuh mulai dirasakan Maringan ketika memasuki tahun 1993. Saat itu, dia mendapat informasi dari sejumlah pihak yang berpengaruh bahwa bintang Megawati mulai bersinar untuk ikut bersaing dalam percaturan politik di Indonesia.  Waktu itu, PDI sedang dilanda keributan internal karena keterlibatan pemerintah yang ingin membendung langkah Mega yang banyak didukung arus bawah untuk memimpin PDI.

“Waktu itu, arogansi kekuasaan begitu kental. Orang-orang pro Mega dikejar-kejar dan diintimidasi,” ujarnya. Meski demikian, Maringan tetap loyal dan bergabung dengan Mega.  Alasannya, Mega sudah berjalan sesuai aturan, dan waktu itu menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kesewenangan rezim Orba.

Karena itu, meski pascakongres di Medan PDI terpecah menjadi dua kubu, yakni pro Megawati dan Soerjadi yang didukung pemerintah, mantan ketua Fraksi PDIP DPRD DKI 1999-2004 ini tetap setia bergabung dengan Mega. Begitu pun ketika sebagian besar pengurus DPC PDI Jakarta Barat bergabung dengan PDI-nya Soerjadi, dia malah menjadi Plh ketua DPC PDI Jakarta Barat pada 1996 yang pro Mega.

“Waktu itu, pengaruh pemerintah masih sangat kuat sehingga kami pengurus DPC PDI yang pro Mbak Mega tidak bisa melaksanakan tugas partai secara maksimal. Kantor kami pun sempat dikuasai oleh orang-orang Soerjadi. Hingga akhirnya, setiap Selasa malam kita akan rapat seluruh pengurus DPC Jakbar terpaksa pergi ke rumah Mbak Mega di Kebagusan. Jadi, awalnya pertemuan Selasa malam itu kita yang memelopori,” ujar suami Yunetta Siagian (47) yang dinikahinya di Jakarta pada 28 Agustus 1982 ini.

Seiring bersinarnya bintang Megawati, karier ayah satu putri, Christina, ini pun kian naik. Pada 1996-2000, dia dipercaya untuk menjadi sekretaris DPD PDI (PDIP) DKI Jakarta. Saat Pemilu  1999, alumni D3 Keuangan AIKP Jakarta pada 1976 terpilih menjadi anggota Dewan.   Kemudian pada Pemilu 2004, anak ketiga dari lima bersaudara ini kembali dicalonkan PDIP dari Jakarta Barat dengan nomor urut satu. Di daerah pemilihan ini, PDIP memperoleh 131.730 suara dan mengantarkan tiga wakilnya ke DPRD DKI. Maringan dicoblos oleh 9.356 pemilih.

Menyinggung soal sistem pendidikan di Jakarta, Maringan berpendapat anggaran pendidikan yang minim bukan menjadi alasan untuk tidak terselenggaranya pendidikan gratis. "Jangan melihat 12,7 persennya, tapi tunjukkan kemauan dulu. Anggaran pendidikan 30 persen pun kalau tidak ada kemauan menggratiskan pendidikan, ya tidak pernah terwujud," tutur anggota parlemen yang memiliki motto, “kerja keras untuk kita semua dan daripada duduk lebih baik berdiri, daripada berdiri lebih baik bekerja.”

Dia mencontohkan program wajib belajar  sembilan tahun. Meskipun seluruh murid SD hingga SMP dibebaskan dari segala pengutan, kenyataan di lapangan tidak jalan.  "Praktiknya, pengutan di sekolah-sekolah negeri tetap saja marak. Nah, anggaran pendidikan yang sebelumnya diajukan itu ke mana, kok kondisinya tetap seperti itu," kata putra dari pasangan Richard Pangaribuan dan Kelemendina Situmorang ini.(Put)

Sumber: Buku Profil Parlemen Jakarta 2004 - 2009, KPUD DKI Jakarta, 2005