KEUNGGULAN DAN KETERTINGGALAN "MENETAP" DI BANTEN

Banten punya semuanya. Kemajuan dan juga ketertinggalan. Di situ modernisasi dan keterbelakangan yang cukup mencolok bertemu dan "hidup berdampingan dalam jarak yang amat jauh". Setelah hampir enam tahun menjadi provinsi, Banten belum berhasil memperkecil kesenjangan di antara keduanya.

Usia genap enam tahun sebagai provinsi bagi daerah yang dulunya merupakan salah satu keresidenan di Jawa Barat itu jatuh pada 4 Oktober 2006. Status sebagai provinsi diperoleh Banten pada tahun 2000 melalui UU Nomor 23 meski keinginan untuk itu telah ada sejak 1953 manakala Yogyakarta menjadi daerah istimewa, dan Aceh juga menghendaki status yang sama. Ada empat kabupaten (Tangerang, Serang, Pandeglang, Lebak) dan dua kota (Tangerang dan Cilegon) yang tergabung di dalamnya.

Banten seakan-akan "terpecah" dua: utara dan selatan. Wilayah utara meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon, luasnya 3.193,97 kilometer persegi, dihuni oleh sekitar 6 juta penduduk. Wilayah selatan meliputi Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang dengan luas 5.606,86 kilometer persegi. Sesuai dengan kebijakan nasional yang menetapkan wilayah utara sebagai kawasan industri, kegiatan ekonominya didominasi industri, perdagangan, dan jasa. Wilayah selatan adalah daerah pertanian, pertambangan, perkebunan, dan pariwisata.

Setidak-tidaknya ada 17 kawasan industri strategis di Banten, antara lain Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), Nikomas Gemilang Industrial Estate, dan Modern Cikande Industrial Estate.

Sejarah industri di Banten dimulai dengan dirintisnya pembangunan pabrik baja di Cilegon pada 1960-an, yang beroperasi sejak 1970-an. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Banten mencatat, pada tahun 2005 terdapat 17 proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui dengan nilai investasi Rp 705 miliar, dan 92 proyek penanaman modal asing (PMA) dengan nilai investasi 1,9 juta dollar AS. Semua proyek PMA dan PMDN ini melibatkan 22.311 tenaga kerja, 256 orang di antaranya adalah tenaga kerja asing.

Konsentrasi industri di bagian utara mengakibatkan prasarana transportasi berupa jalan darat terpusat di Banten utara. Posisi wilayah kabupaten dan kota di bagian utara yang relatif dekat dengan Jakarta juga berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah ini.

Hanya saja, perkembangan wilayah kabupaten dan kota di bagian utara itu menunjukkan ciri yang berbeda. Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, misalnya, memperlihatkan perkembangan dengan karakter yang sama, yaitu didominasi oleh perkembangan industri, pelabuhan penyeberangan Merak, dan keberadaan Jalan Tol Jakarta-Merak.

Kontribusi ekonomi Kabupaten Serang dan Kota Cilegon berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) tahun 2005 (atas dasar
hargakonstan 2000) masing-masing Rp 7,97 triliun (12,9 persen) dan Rp 9,53 triliun (15,5 persen).

Karena masuk dalam wilayah pengembangan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Kabupaten dan Kota Tangerang menikmati "limpahan kemewahan" dari Jakarta. Karakteristik pertumbuhannya bisa dikatakan sama dengan Ibu Kota dan daerah penyangga lainnya seperti Bogor, Depok, dan Bekasi.

Secara fisik perkembangan itu terlihat lewat pertumbuhan permukiman dengan rumah-rumah berharga ratusan juta hingga miliaran rupiah. Di Kota Tangerang terdapat perumahan Modernland (di Kecamatan Tangerang), Banjar Wijaya di Kecamatan Cipondoh, dan Metro Permata di Kecamatan Karang Tengah. Di Kabupaten Tangerang permukiman kaum berduit yang bekerja di Jakarta lebih marak lagi. Salah satunya adalah Bumi Serpong Damai di Kecamatan Serpong.

Segala ciri kehidupan modern dan kehidupan modern itu sendiri pun ditemukan di Tangerang. Bisnis modern pusat perbelanjaan, mal dan supermal, sarana rekreasi, pusat kebugaran dan kecantikan mudah dijumpai di sini. Bahkan salah satu lapangan golf terbaik di Indonesia ada di situ.

Imbas yang menguntungkan Kota dan Kabupaten Tangerang dari Jakarta terlihat pula pada kontribusi PDRB yang tinggi terhadap PDRB Provinsi Banten. PDRB Kota Tangerang yang mencapai Rp 21,01 triliun tahun 2005 memberikan kontribusi 34,2 persen terhadap PDRB Provinsi Banten yang nilainya Rp 61,35 triliun, sedangkan kontribusi dari Kabupaten Tangerang 26,38 persen. Dapat dikatakan, Kota dan Kabupaten Tangerang menjadi motor pertumbuhan bagi Banten.

Redup di selatan

Jika Banten utara tampak gemerlap, Banten selatan sebaliknya. Bau kemiskinan dan ketertinggalan tercium dari desa-desa di Kecamatan Cimaraga, Muncang, Cipanas, Cikulur, Bojongmanik di Kabupaten Lebak. Kondisi yang hampir sama dijumpai di desa-desa di Kecamatan Angsana, Pagelaran, Cigelulis, Cikeusik, dan Panimbang di Kabupaten Lebak.

Pada kedua kabupaten ini perkembangan wilayah terhambat oleh kondisi alam. Kawasan sekitar Gunung Halimun-Kendeng hingga Malingping, Leuwidamar hingga Bayah berupa pegunungan yang relatif sulit dijangkau. Wilayah ini cenderung rawan bencana, seperti gempa dan banjir. Kondisi itu mengakibatkan pertanian sulit dikembangkan.

Masuk akal jika kontribusi ekonomi kedua kabupaten di selatan ini bagi provinsi terbilang kecil. PDRB Kabupaten Lebak tahun 2005 hanya Rp 3,28 triliun (5,36 persen) dan Kabupaten Pandeglang cuma Rp 3,36 triliun (5,48 persen).

Di Banten sudah ada kelas bermain untuk anak di bawah usia lima tahun (balita), perguruan tinggi berstandar internasional, sekolah khusus untuk orang asing, dan lembaga pendidikan dengan biaya yang hitungannya menggunakan dollar AS. Namun, Banten juga mencatat angka putus sekolah yang tinggi, minimnya sarana pendidikan, dan adanya warga yang buta huruf. Saat pencanangan Hari Aksara Internasional Ke-41 di Provinsi Banten (Selasa, 12/9/2006), Pelaksana Tugas Gubernur Banten, Hj Ratu Atut Cosiyah, menyatakan sedikitnya ada setengah juta penduduk Banten yang buta aksara.

Ketidakmampuan penduduk mengenal abjad bisa jadi akibat kemiskinan. Ketika pemerintah pusat melancarkan kebijaksanaan memberikan bantuan langsung tunai sesudah kenaikan harga bahan bakar minyak Oktober 2005, pada pelaksanaan tahap pertama untuk Kabupaten Tangerang saja terdapat 152.000 keluarga miskin yang berhak atas bantuan itu. Tahun 2006, di Banten tercatat 702.000 keluarga miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini setara dengan 34,2 persen dari total keluarga di provinsi itu. Penduduk yang belum memiliki rumah layak huni mencapai 750.000 keluarga (49,3 persen).

Ini hanyalah sebagian dari potret kesenjangan antarkelompok masyarakat di Provinsi Banten. Menjadi pertanyaan, apakah kesenjangan di lapisan masyarakat ini akan teratasi jika kesenjangan antardaerah juga tak kunjung terselesaikan.

Berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan memang telah dilaksanakan provinsi muda ini. Salah satunya adalah pemberdayaan menuju desa dan kelurahan mandiri melalui program bantuan keuangan pemerintah desa dan kelurahan. Pada 2006 dana yang dialokasikan Rp 79,6 miliar untuk 221 kelurahan dan 1.261 desa. Dana itu digunakan antara lain untuk membiayai usaha produktif seperti pembuatan minyak kelapa, gula tebu, pembakaran kapur, pembibitan ikan laut, tambak, dan perikanan air tawar.

Banten adalah pintu dan lintasan manusia serta barang antara Jawa dan Sumatera. Ia juga pintu gerbang masuk Indonesia lewat udara.

Lalu lintas daratnya yang menghubungkan Jawa dan Sumatera dipadati kendaraan setiap hari. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta berada di wilayahnya. Pelabuhan laut internasional Bojonegara kelak pun akan melengkapi kesibukan Banten sebagai pusat industri dan perdagangan. Potensi pelabuhannya bernilai ekonomi tinggi yang dapat memberikan artikulasi politik bagi wilayah ini.

Keunggulan serta ketertinggalan sama-sama menetap di provinsi di ujung barat Pulau Jawa ini. Banten memiliki potensi industri dan pariwisata. Namun, kesenjangan pendapatan penduduk dan perbedaan mencolok antardaerah adalah "potensi" lain yang tersimpan di Banten, yang pada gilirannya boleh jadi dapat mencetuskan masalah sosial, politik, dan keamanan. (BE Julianery/Litbang Kompas)