PSK Diduga Hanya Dimanfaatkan

JAKARTA, KAMIS - Organisasi Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan (PSK) yang mengelola dana senilai Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) untuk kegiatan sosial, merupakan organisasi tidak berkegiatan alias organisasi bodong. Menurut temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), PSK hanya merupakan alat bagi Bank Indonesia (BI) untuk menutupi penyimpangan penggunaan dana tersebut.

Staff Badan Pekerja ICW, Adnan Topan Husodo mengatakan, pihaknya menemukan beberapa dokumen baru yang membuktikan bahwa dana senilai Rp 100 miliar itu tidak digunakan sesuai tujuannya. "Dalam dokumen yang kami temukan sebenarnya program itu tidak pernah ada. Dokumen yang kita punya menjelaskan bahwa penggunaan dana Rp 100 miliar sudah terjadi sebelum PSK dibentuk. Dari kacamata kita, sebenarnya uang Rp 100 miliar yang dikeluarkan dari YPPI itu merupakan anggaran yang sudah dikeluarkan sebelum terjadinya rapat Dewan Gubernur pada 3 Juni 2003 sampai seterusnya. PSK hanya cover up. Penggunaan dana Rp 100 miliar untuk modal ini kayak main-main saja. Bisa dikatakan PSK tidak berkegiatan," ujar Adnan dalam konferensi di press room, Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/2).

Berdasar dokumen temuan ICW tersebut, terungkap ada permintaan uang sebesar Rp 13,5 miliar dari Oey Hoey Tiong kepada Aulia Pohan dan Maman H Sumantri. Dan, ada surat permohonan penggantian biaya sebesar Rp 8,5 miliar yang telah digunakan sebelumnya.

Surat permohonan penggantian biaya tersebut, tertanggal 23 Mei 2003 dari Iwan Ridwan Prawiranata kepada Gubernur BI Syahril Sabirin.

"Jadi, sebenarnya uang 100 miliar itu sudah digunakan sebelum PSK dibentuk. Terbukti dengan surat reimburst ini," lanjut Adnan.

Adnan menambahkan, dokumen yang ditemukan juga membuktikan bahwa Kejaksaan Agung merupakan salah satu stakeholders BI, jika dilihat dari kacamata BI.